Menghapus Kemiskinan*

Oleh: Sahat Martin Philip Sinurat**

Pembangunan nasional tidak boleh pandang bulu dan harus dirasakan semua rakyat Indonesia. Namun, salah satu permasalahan utama dalam pembangunan adalah sebagian rakyat Indonesia yang masih hidup di ambang garis kemiskinan. Padahal salah satu tanggung jawab dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu problem kehidupan manusia yang menghambat berjalannya pembangunan berkelanjutan.

Pada Konferensi Stockholm tahun 1972, Deklarasi Stockholm menyerukan perlunya komitmen, pandangan, dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia. Konsep lingkungan hidup manusia yang diperkenalkan menekankan perlunya langkah-langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, menghapuskan kemiskinan, dan menghilangkan kelaparan yang diderita sebagian besar manusia di negara berkembang. Dengan mengatasi kemiskinan, mutu kehidupan manusia akan ditingkatkan, dan berbagai macam akibat kemiskinan seperti penyakit, sanitasi, kurangnya ketersediaan air bersih, rendahnya tingkat pendidikan, dan lainnya juga akan bisa diatasi.

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, berbagai etnis, agama, dan kultur masing-masing memiliki tantangan tersendiri dalam mendorong terjadinya pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah sebagai pengawal pembangunan harus mengentaskan kemiskinan dengan menjadikan masyarakat miskin sebagai objek utama berbagai kebijakannya. Pembangunan harus dilakukan secara merata, tidak hanya di pulau-pulau utama seperti Jawa dan Sumatra yang selama bertahun-tahun telah menjadi pusat perekonomian Indonesia, namun juga di pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau lainnya.

Pembangunan yang (tidak) adil dan (tidak) merata

Pemerintah saat ini telah banyak menjalankan proyek pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Pembangunan bandara, pelabuhan, jalan, jalur kereta api, dan kawasan industri telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Pembangunan ini diharapkan dapat memicu masuknya investasi ke daerah-daerah bersangkutan. Dengan adanya investasi, diharapkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Sayangnya, pembangunan ini masih belum mengakomodir aspirasi dari masyarakat yang berada di lokasi pembangunan. Pembangunan infrastuktur yang dilakukan pemerintah terkesan hanya menguntungkan para pemilik modal dan segelintir kelompok saja. Kebijakan pemerintah yang seharusnya untuk meningkatkan daya saing masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, masih belum dijalankan dengan baik. Pemerintah juga belum memberi proporsi penggunaan lahan ekonomi yang jelas antara untuk masyarakat menengah ke bawah dengan para pemilik modal besar.

Beberapa proyek pembangunan seperti reklamasi pantai utara Jakarta, reklamasi Teluk Benoa, dan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dapat menjadi contoh ketidakadilan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Belum termasuk pembangunan-pembangunan di daerah yang tidak terekspos selama ini.  Pemerintah seperti memberi ruang yang luas bagi pemilik modal untuk berusaha, namun tidak memberikan porsi yang adil bagi masyarakat lainnya.

Jika seperti ini, masyarakat menengah ke bawah hanya akan menjadi penonton dari pembangunan infrastruktur yang terjadi di daerahnya masing-masing. Ketidakadilan dirasakan oleh masyarakat yang tidak memiliki modal. Pembangunan yang tidak merata juga dirasakan masyarakat di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Sumber daya alam wilayah ini dieksploitasi secara besar-besaran, namun hanya sedikit hasilnya yang dapat dirasakan oleh penduduk lokal.

Perpanjangan pengelolaan Freeport dan pembangunan Blok Masela menjadi contoh pembangunan yang diperebutkan oleh pejabat dan para cukong di belakangnya. Sementara masyarakat yang berada di sekitar kawasan sumber daya alam itu tetap melarat dan kesulitan melangsungkan kehidupannya. Aksi dari oknum-oknum pemerintahan juga memperparah kondisi yang sudah parah dengan sibuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya. Penyakit KKN yang sudah akut dan menyebar dari pusat hingga ke daerah, dinasti pemerintahan di berbagai daerah, dan aksi kekerasan demi memperjuangkan kursi kepemimpinan daerah seakan menunjukkan ketidaksiapan Indonesia dalam hidup bernegara dan berbangsa.

Utamakan Masyarakat

Pemerintah Indonesia harus kembali mengingat perannya sebagai pengawal pembangunan Indonesia. Pemerintah harus memberikan proporsi yang adil dan merata bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk mendatangkan investasi namun harus disertai juga dengan mempersiapkan daya saing masyarakat lokal. Permasalahan kemiskinan harus dijawab dengan membuat berbagai program yang sesuai dengan kultur lokal di tengah masyarakat. Potensi-potensi yang ada di daerah harus ditonjolkan dan ditingkatkan produksinya sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Pemerintah perlu melakukan upaya edukasi dan pendekatan kepada masyarakat sehingga Indonesia dapat menjadi rumah bersama bagi setiap orang dan pembangunan bisa semakin ditingkatkan di setiap wilayah di Indonesia.

Pembangunan Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Dalam usaha mengentaskan kemiskinan dimana penduduk miskin tersebar di ribuan pulau dengan berbagai etnis, agama, dan kultur, pemerintah harus menghilangkan paradigma-paradigma primordial yang ada selama ini di dalam pemerintahan. Pemerintah juga harus mengutamakan pembangunan di daerah pedesaan serta kawasan Indonesia di luar Jawa. Dengan memahami kondisi keberagaman Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, etnis, agama, dan kultur masyarakat, upaya mengentaskan kemiskinan dapat dilakukan dan pembangunan yang dicita-citakan dapat diusahakan di setiap wilayah Indonesia.

* Tulisan ini dimuat di Harian Mimbar Rakyat, Jumat, 3 Juni 2016 
**Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation (CePSA), Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung