Menghapus Kemiskinan*

Oleh: Sahat Martin Philip Sinurat**

Pembangunan nasional tidak boleh pandang bulu dan harus dirasakan semua rakyat Indonesia. Namun, salah satu permasalahan utama dalam pembangunan adalah sebagian rakyat Indonesia yang masih hidup di ambang garis kemiskinan. Padahal salah satu tanggung jawab dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu problem kehidupan manusia yang menghambat berjalannya pembangunan berkelanjutan.

Pada Konferensi Stockholm tahun 1972, Deklarasi Stockholm menyerukan perlunya komitmen, pandangan, dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia. Konsep lingkungan hidup manusia yang diperkenalkan menekankan perlunya langkah-langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, menghapuskan kemiskinan, dan menghilangkan kelaparan yang diderita sebagian besar manusia di negara berkembang. Dengan mengatasi kemiskinan, mutu kehidupan manusia akan ditingkatkan, dan berbagai macam akibat kemiskinan seperti penyakit, sanitasi, kurangnya ketersediaan air bersih, rendahnya tingkat pendidikan, dan lainnya juga akan bisa diatasi.

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, berbagai etnis, agama, dan kultur masing-masing memiliki tantangan tersendiri dalam mendorong terjadinya pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah sebagai pengawal pembangunan harus mengentaskan kemiskinan dengan menjadikan masyarakat miskin sebagai objek utama berbagai kebijakannya. Pembangunan harus dilakukan secara merata, tidak hanya di pulau-pulau utama seperti Jawa dan Sumatra yang selama bertahun-tahun telah menjadi pusat perekonomian Indonesia, namun juga di pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau lainnya.

Pembangunan yang (tidak) adil dan (tidak) merata

Pemerintah saat ini telah banyak menjalankan proyek pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Pembangunan bandara, pelabuhan, jalan, jalur kereta api, dan kawasan industri telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Pembangunan ini diharapkan dapat memicu masuknya investasi ke daerah-daerah bersangkutan. Dengan adanya investasi, diharapkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Sayangnya, pembangunan ini masih belum mengakomodir aspirasi dari masyarakat yang berada di lokasi pembangunan. Pembangunan infrastuktur yang dilakukan pemerintah terkesan hanya menguntungkan para pemilik modal dan segelintir kelompok saja. Kebijakan pemerintah yang seharusnya untuk meningkatkan daya saing masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, masih belum dijalankan dengan baik. Pemerintah juga belum memberi proporsi penggunaan lahan ekonomi yang jelas antara untuk masyarakat menengah ke bawah dengan para pemilik modal besar.

Beberapa proyek pembangunan seperti reklamasi pantai utara Jakarta, reklamasi Teluk Benoa, dan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dapat menjadi contoh ketidakadilan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Belum termasuk pembangunan-pembangunan di daerah yang tidak terekspos selama ini.  Pemerintah seperti memberi ruang yang luas bagi pemilik modal untuk berusaha, namun tidak memberikan porsi yang adil bagi masyarakat lainnya.

Jika seperti ini, masyarakat menengah ke bawah hanya akan menjadi penonton dari pembangunan infrastruktur yang terjadi di daerahnya masing-masing. Ketidakadilan dirasakan oleh masyarakat yang tidak memiliki modal. Pembangunan yang tidak merata juga dirasakan masyarakat di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Sumber daya alam wilayah ini dieksploitasi secara besar-besaran, namun hanya sedikit hasilnya yang dapat dirasakan oleh penduduk lokal.

Perpanjangan pengelolaan Freeport dan pembangunan Blok Masela menjadi contoh pembangunan yang diperebutkan oleh pejabat dan para cukong di belakangnya. Sementara masyarakat yang berada di sekitar kawasan sumber daya alam itu tetap melarat dan kesulitan melangsungkan kehidupannya. Aksi dari oknum-oknum pemerintahan juga memperparah kondisi yang sudah parah dengan sibuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya. Penyakit KKN yang sudah akut dan menyebar dari pusat hingga ke daerah, dinasti pemerintahan di berbagai daerah, dan aksi kekerasan demi memperjuangkan kursi kepemimpinan daerah seakan menunjukkan ketidaksiapan Indonesia dalam hidup bernegara dan berbangsa.

Utamakan Masyarakat

Pemerintah Indonesia harus kembali mengingat perannya sebagai pengawal pembangunan Indonesia. Pemerintah harus memberikan proporsi yang adil dan merata bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk mendatangkan investasi namun harus disertai juga dengan mempersiapkan daya saing masyarakat lokal. Permasalahan kemiskinan harus dijawab dengan membuat berbagai program yang sesuai dengan kultur lokal di tengah masyarakat. Potensi-potensi yang ada di daerah harus ditonjolkan dan ditingkatkan produksinya sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Pemerintah perlu melakukan upaya edukasi dan pendekatan kepada masyarakat sehingga Indonesia dapat menjadi rumah bersama bagi setiap orang dan pembangunan bisa semakin ditingkatkan di setiap wilayah di Indonesia.

Pembangunan Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Dalam usaha mengentaskan kemiskinan dimana penduduk miskin tersebar di ribuan pulau dengan berbagai etnis, agama, dan kultur, pemerintah harus menghilangkan paradigma-paradigma primordial yang ada selama ini di dalam pemerintahan. Pemerintah juga harus mengutamakan pembangunan di daerah pedesaan serta kawasan Indonesia di luar Jawa. Dengan memahami kondisi keberagaman Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, etnis, agama, dan kultur masyarakat, upaya mengentaskan kemiskinan dapat dilakukan dan pembangunan yang dicita-citakan dapat diusahakan di setiap wilayah Indonesia.

* Tulisan ini dimuat di Harian Mimbar Rakyat, Jumat, 3 Juni 2016 
**Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation (CePSA), Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung

Menatap Masa Depan Asia-Afrika Baru

Opini CePSA ini dirilis pasca pembukaan Konferensi Asia Afrika lalu dan sempat dikutip oleh beberapa media online dan cetak seperti Jakarta Post, Antara, dan Bisnis.com,. Berikut saya lampirkan versi lengkap dari Opini CePSA ini.

Menatap Masa Depan Asia-Afrika Baru

Oleh Sahat Martin Philip Sinurat*

Pidato Presiden Joko Widodo pada pembukaan Konferensi Asia Afrika 2015 kemarin ternyata mendapat sambutan hangat dari peserta KAA. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyinggung berbagai permasalahan yang saat ini sedang terjadi di negara-negara Asia dan Afrika. Beliau juga mengingatkan esensi KAA 1955, yakni gelora mendapatkan hak hidup sebagai bangsa merdeka dan menolak segala bentuk imperialisme, serta semangat menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap rakyat Asia-Afrika.

Dunia saat ini sarat dengan kesenjangan, ketidakadilan, dan kekerasan global. Beberapa kelompok negara mendominasi negara-negara lainnya. Sumber daya bumi dihabiskan oleh negara-negara kaya. Berbagai lembaga keuangan internasional justru dipakai untuk mencekik negara miskin dan berkembang. Aksi kekerasan secara sepihak dilakukan sekelompok negara tanpa mendapat larangan berarti dari badan dunia PBB. Presiden Jokowi memandang pentingnya tatanan dunia baru yang berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran. Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang kolektif dan Indonesia siap memainkan peran global sebagai kekuatan positif bagi perdamaian dan kesejahteraan.

Mewujudkan Kesejahteraan Asia-Afrika

Pidato Presiden Jokowi yang tegas di hadapan puluhan delegasi negara Asia-Afrika tentu harus dapat diwujudnyatakan. Untuk mewujudkan kesejahteraan, negara-negara Asia-Afrika harus berkolaborasi memerangi kemiskinan dan keterbelakangan serta memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Prof. W. A. Lewis, pendorong utama pertumbuhan ekonomi ialah upaya untuk berhemat, peningkatan pengetahuan dan penerapannya di bidang produksi, serta peningkatan jumlah modal. Negara Asia-Afrika yang lebih maju perlu menjalin kemitraan dengan negara lainnya untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Hal ini penting karena kebanyakan negara Afrika-Asia masih tertinggal jauh dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi. Kemitraan yang terjalin ini harus saling menguntungkan sehingga setiap negara saling bergantung dan terdapat relasi yang setara di antara masing-masing negara.

Pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan juga membutuhkan penerapan tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik. Sayangnya, sebagian besar negara-negara Asia-Afrika masih dilanda konflik dan gejolak internal. Akibatnya pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik dan pembangunan masih jauh dari harapan ideal.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Indonesia bersama negara-negara Asia-Afrika lainnya harus berperan aktif menyelesaikan berbagai permasalahan yang melanda negara-negara Asia-Afrika. Keterlibatan negara-negara Barat dalam penyelesaian konflik harus diambil-alih oleh negara-negara Asia-Afrika. Negara-negara Asia-Afrika harus dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sendiri tanpa terlalu bergantung pada negara-negara kaya dan maju. Dengan ini tidak timbul ketergantungan antara negara Asia-Afrika dan negara kaya dan maju sehingga bangsa-bangsa Asia-Afrika dapat berdiri sejajar sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Produk Domestik Bruto (PDB) kedua benua ini pada 2014 mencapai 51 persen dari PDB dunia. Jumlah penduduk Asia-Afrika mencapai dua pertiga dari total penduduk dunia. Jalur perdagangan di kedua benua ini padat dan rawan akan gangguan keamanan dan ketertiban. Prof. Cairncross menyatakan bahwa pembangunan bukanlah sekedar masalah memiliki sejumlah besar uang atau semata-mata fenomena ekonomi. Ia mencakup semua aspek perilaku masyarakat, termasuk penegakan hukum dan ketertiban. Pendapat Prof. Cairncross ini harus menjadi sorotan utama negara-negara Asia-Afrika. Semua negara Asia-Afrika harus bekerjasama mewujudkan jalur perdagangan dan transportasi Asia-Afrika yang damai dan aman, baik darat, laut, maupun udara.

Indonesia, India, dan Afrika Selatan sebagai Jembatan Asia-Afrika

Salah satu semangat KAA 1955 adalah menolak pembentukan dua blok ideologi: Blok Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat yang liberal dan Blok Timur di bawah pimpinan Uni Soviet yang komunis. Saat ini, pertarungan dunia tidak lagi berkutat pada blok ideologi saja melainkan juga ekonomi. Blok ekonomi dunia terbagi atas blok AS dan Blok Cina Rusia.

Sejalan dengan visi KAA, pemerintah Indonesia saat ini harus tetap berpegang pada kebijakan politik bebas aktif. Indonesia tidak perlu terjebak di tengah pertarungan ekonomi dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Ketimbang berpihak pada salah satu kekuatan, Indonesia sebaiknya membangun kekuatan ekonomi non-blok di antara negara-negara Asia-Afrika.

Indonesia, India, dan Afrika Selatan yang memiliki tren pertumbuhan ekonomi yang positif dapat menjadi motor bagi kekuatan ekonomi non-blok tersebut. Negara-negara Asia-Afrika harus melawan imperialis-kolonialis modern yang menjajah dengan kekuatan ekonomi. Ketiga negara ini dapat menjadi jembatan bagi terwujudnya kekuatan ekonomi baru Asia-Afrika yang damai, adil, dan setara.

India yang jumlah penduduknya terbanyak kedua di dunia adalah negara dengan ekonomi terbesar kesembilan di dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB). Bersama dengan Afrika Selatan, India merupakan anggota G-20 dan anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) yang saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sektor industri Afrika Selatan sangat maju dan merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar ke-25 di dunia. Data Bank Dunia menyebutkan pendapatan domestik bruto Afrika Selatan pada 2013 mencapai US$ 366,1 miliar. Capaian ini mendudukkan negara tersebut sebagai negara berpendapatan tinggi.

Indonesia adalah negara demokratis terbesar ketiga di dunia dan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Peran aktif Indonesia dalam KAA, Gerakan Non Blok, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memberikan nilai tersendiri bagi Indonesia di mata negara-negara Asia-Afrika. Indonesia dan sebagian besar negara Asia-Afrika selama ini memiliki kesamaan kepentingan, baik dalam bidang ekonomi maupun politik sehingga bisa dijadikan dasar motivasi untuk meningkatkan hubungan kerjasama.

Ketiga negara ini, Indonesia, India, dan Afrika Selatan adalah jembatan yang paling tepat menghubungkan negara-negara Asia-Afrika. Kekuatan ekonomi non-blok Asia-Afrika dapat menjadi kekuatan ekonomi baru selain hegemoni ekonomi dari AS, China, dan negara-negara kaya lainnya.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan bahwa Asia is engine of global growth, dan Africa is continent of hope. Negara-negara di kedua benua ini ke depannya harus menjalin investasi dua arah yang saling menguntungkan satu sama lain. Saatnya negara-negara Asia-Afrika berkolaborasi dan mewujudkan cita-cita bersama yang dirangkum Presiden Soekarno pada pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika, 60 tahun silam. Let a New Asia and a New Africa be Born!

*Penulis saat ini sedang menyelesaikan magister di Studi Pembangunan ITB dan merupakan Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation (CePSA)

Pendidikan Politik Menjelang Pemilu 2014

Tulisan ini dimuat di www.siperubahan.com

Rakyat Indonesia menjadi subjek utama dari pembangunan. Pembangunan nasional tidak boleh pandang bulu dan harus dirasakan “segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”. Sayangnya, pembangunan Indonesia masih belum sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Pemilihan Umum yang telah diadakan tiga kali setelah reformasi 1998 sepertinya masih belum menjawab jeritan masyarakat. 

Banyak kasus korupsi yang justru menjerat para pemimpin daerah dan nasional yang seharusnya menjadi contoh teladan dalam meniadakan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjamur pada masa Orde Baru. Para pemimpin di pemerintahan yang seharusnya memberikan manfaat dan mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan justru memberikan mudarat dan menunjukkan citra yang buruk dan tidak adil.

Virus korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2010 telah merilis data yang menunjukkan bahwa salah satu penyumbang kerugian negara adalah korupsi keuangan daerah yang dilakukan oknum DPRD dan Kepala Daerah. Fakta ini telah menjadi evaluasi kritis bagi masyarakat tentang etika moral yang dimiliki oleh kepala daerah dan oknum-oknum pemerintahan. Ketimbang melakukan sumpah jabatan mereka dengan berintegritas, mereka justru mencuri dari kas negara dan kantong penduduk. Bukannya berusaha melakukan pembangunan yang adil dan merata bagi masyarakat, mereka justru berusaha memperkaya diri dan golongannya. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebaikan, dan integritas telah hilang atau mungkin tidak pernah ada di dalam diri para pemimpin ini.

Rakyat sendiri sebagai subjek demokrasi nyatanya belum siap untuk berdemokrasi. Demokrasi menuntut peran aktif dari masyarakat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin daerah maupun nasional. Namun, kondisi masyarakat, kemiskinan dan rendahnya pendidikan, membuat mereka mudah diperalat dan diarahkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan. Suara masyarakat diarahkan untuk memilih calon yang tidak memiliki kapasitas. Sayangnya, masyarakat tidak mampu mengkritisinya karena faktor perut (kemiskinan) dan rendahnya tingkat pendidikan mereka. Layaknya virus, apabila korupsi ini dibiarkan berlarut-larut, akan menyebabkan penyakit ini semakin sulit untuk disembuhkan, bahkan menyebar ke setiap sendi kehidupan masyarakat.

Kondisi ini juga setali tiga uang dengan para calon pemimpin. Melihat faktor psikologis masyarakat yang terkadang menuntut “apa yang diberikan” saat kampanye, para calon pemimpin ini mengeluarkan uang demi menjawab permintaan para pemilihnya. Mereka berpikir itu adalah cara instan untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Pemilihan kepala daerah maupun legislatif akhirnya diwarnai dengan politik uang yang membodohi masyarakat awam.

Pendidikan Politik

Peran aktif masyarakat sangat besar untuk memilih kepala daerah atau nasional maupun anggota legislatif karena masyarakat menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat harus dicerdaskan sehingga tidak mudah diperalat oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan. Menjelang pemilihan umum yang tinggal hitungan hari, masyarakat diberi pilihan yang pelik. Memilih tidak menggunakan hak suaranya karena sudah pesimis akan hadirnya pembangunan yang ideal, ataukah tetap menggunakan hak suaranya, namun kembali harus tertipu dan tidak mendapatkan pembangunan yang sesuai harapannya selama lima tahun ke depan. Layaknya buah simalakama, kedua pilihan tersebut tidak akan akan memberikan pembangunan yang adil dan merata bagi masyarakat.

Menjawab itu, pendidikan politik harus dilakukan bagi penduduk yang miskin dan tingkat pendidikannya masih rendah. Pendidikan politik menjelang pemilihan umum ini harus diupayakan karena kunci terjadi pembangunan nasional yang dicita-citakan bergantung kepada hasil dari pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Apabila masyarakat belum cerdas untuk memilih, maka orang-orang tidak baik akan lebih mudah masuk ke dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, masyarakat harus paham dan dicerdaskan sehingga dapat memilih pemimpin yang tepat.

Masyarakat yang cerdas dalam politik akan mendukung tumbuhnya kehidupan demokrasi yang diidamkan. Masyarakat yang cerdas dan berintegritas akan memilih pemimpin yang cerdas dan berintegritas. Beberapa pemilihan kepala daerah telah menjadi contoh pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cerdas tanpa terpengaruh dengan politik uang. Kepala daerah yang terpilih dengan sistem yang baik ini pada akhirnya tidak punya utang atau janji kampanye kepada para sponsor dan pengusaha yang memberikan dana kampanye serta tidak perlu korupsi untuk mengganti biaya kampanye. Pemerintah yang lahir dari pemilihan yang ideal ini akan fokus pada pembangunan yang diidam-idamkan segenap rakyat Indonesia.

Lembaga-lembaga masyarakat harus berperan aktif melakukan pembinaan dan pelatihan politik kepada masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Partai politik seharusnya juga melakukan pembinaan politik terhadap para anggotanya dan tidak hanya mengutamakan kepentingan partai saja. Partai politik harus mendidik kader-kader partainya agar memiliki nilai-nilai integritas, keadilan, kejujuran, dan rasa nasionalisme yang kuat sehingga tidak membedakan suku, agama, gender, dan golongan.

Pemerintahan baik pusat maupun daerah dipilih dan ditentukan oleh rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki peranan penting dalam menentukan siapa saja yang diberi wewenang untuk menjadi pemerintah. Menjadi waktu yang tepat bagi rakyat karena pemilihan umum akan dilakukan beberapa waktu mendatang. Apabila rakyat cerdas memilih, maka dapat ditempatkan negarawan yang berkeadilan sosial, yang siap membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Tidak lepas dari itu, setiap rakyat Indonesia harus diajak merefleksi ke belakang dan melihat jauh ke depan. Tugas membangun bangsa bukanlah tugas satu-dua hari. Tugas ini juga tidak dapat tuntas hanya dengan janji-janji saat kampanye ataupun lembaran uang kertas yang dibagikan menjelang pemilihan. Tugas pembangunan tersebut harus dilakukan bertahun-tahun dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang yang baik; berintegritas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat nasionalisme.

Rakyat Indonesia harus bisa menilai dengan kritis dan tidak mudah dipengaruhi oleh janji dan lembaran uang semata. Kekritisan rakyat adalah jawaban dalam menentukan pemimpin yang tepat, pemimpin yang memiliki karakter negarawan yang berkeadilan sosial.

Refleksi Dies Natalis 1 abad Student Christian Movement of Srilanka (Gerakan Mahasiswa Kristen Srilanka)

So what does peace mean in this savage, corporatized, militarized world? What does it mean in a world where a entrenched system of appropriation has created a situation in which poor countries, which have been plundered by colonizing regimes for centuries, are steeped in debt to the very same countries that plundered them and have repay that debt at the rate of 382 billion dollars a year?

What does peace mean in a world in which the combined wealth of the world’s 587 billionaires exceeds the combined ross domestic product of the world’s poorest countries? Or when rich countries –that pay farm subsidies of a billion dollars a day- try and force poor countries to drop their subsidies?

What does peace mean to people in occupied Iraq, Palestine, Kashmir, Tibet, and Chechnya? Or to the Aboriginal people of Australia? Or the origin of Nigeria. Or the Kurds in Turkey? Or the Dalitis and Adivasais of India? What does peace mean to women in Iran, Saudi Arabia and Afghanistan?

What does it mean to the millions who are beiing unprooted from their lands by dams and development projects? What does peace mean to the poor who are being actively robbed of their resources and for whom everyday life is a grim battle for water, shelter, survival, and, above all, some semblance of dignity?

FOR THEM PEACE IS WAR.

We know very well who benefits from war in the age of Empire is the Corporate-Military cabel. But we must also ask ourselves honestly who benefits from peace in the age of Empire? War mongering is criminal, but talking of peace without talking of justice could easily become advocacy for a kind of capitalism. And talking of justice without unmasking the institutions and the systems that perpetrate injustice, is beyond hypocritical.

It’s easy to blame the poor for being poor. It’s easy to believe that the world is being caught up in an escalating spiral of terrorism and war. That’s what allows the American President to say: “You’re either with us or with the terrorists.” But know that terrorism is only the privatization of war. That terrorists are the free marketers of war. They believe that the legitmateuse of violence is not the sole prerogative of the state.

It’s mendacious to make moral distinctions between the unspeakable brutality of terrorism and the indiscriminate carnage of war and occupation. Both kinds of violence are unacceptable. We cannot support one and condemn the other.

The real tragedy is that most people in the world are trapped between the horror of a punitive peace and the terror of war. Those are the two sheer cliffs w’re hemmed in by. The question is: How do we climb out of this crevasse?

bersama teman2 Student Christian Movement se-Asia Pasifik

Veni, Vidi, Vici

Saya datang, saya lihat, saya menang. Bagi kita yang senang membolak-balik buku sejarah dunia tentunya pernah membaca pernyataan ini. Ya, kalimat ini diucapkan oleh Julius Caesar, jenderal dan konsul Romawi pada tahun 47 SM. Julius Caesar menggunakan kalimat ini dalam pesannya kepada senat Romawi untuk menggambarkan kemenangannya atas Pharnaces II dari Pontus dalam pertempuran Zela. Dalam bahasa Latin, kalimat ini kita kenal sebagai Veni, Vidi, Vici. (sumber: id.wikipedia.org, kata kunci: veni, vidi,vici)

Julius Caesar menggambarkan kisah kemenangannya dalam satu kalimat yang pendek. Namun, perjuangan yang harus dilakukan Caesar tentunya tidak semudah menuliskan kalimat singkat ini.  Akal Sang Jenderal dipenuhi ide dan pemikiran bagaimana memenangkan peperangan ketika dia datang dan melihat arena pertempuran. Butuh strategi yang mumpuni, persiapan yang matang, dan prajurit bertekad baja untuk memenangkan sebuah peperangan. Dan pasukan Romawi sangat beruntung memiliki seorang Julius Caesar sebagai pucuk pimpinan mereka. Sang jenderal memiliki karisma dan kemampuan untuk menjalankan itu semua. Pada akhirnya dia dapat menuliskan dengan tegas: Saya datang, saya lihat, saya menang. Sang jenderal telah memenangkan pertarungan dengan mudah.

Dalam konteks kekinian, apabila sosok tersebut hadir di tengah negeri, angan kita tentu akan menari dalam indahnya kemakmuran dan kemajuan Indonesia. Kemiskinan, ketidakadilan, dan korupsi akan bergidik mengenal karakter seperti Sang Jenderal. Namun sayang, orang yang memiliki sifat berani seperti Julius Caesar masih jarang ditemukan di bangsa ini. Sulit rasanya mencari pemimpin yang berani mengatakan kalimat ini -saya datang, saya lihat, saya menang- dan kemudian segera melakukan langkah-langkah kongkrit agar hal tersebut bisa terjadi.

Dari media dan informasi yang ada, kita dapat mengenal dan mengamati pejabat di bangsa kita. Mereka yang memegang posisi-posisi strategis seharusnya menjadi pemimpin kita dalam mengatasi permasalahan yang ada. Namun, dalam realita yang terjadi, pejabat bangsa kita yang sedang berada di tengah sebuah permasalahan, dia datang ke permasalahan tersebut. Bukannya melihat dan menjawab/memenangkan permasalahan, sang pejabat bersikap seakan permasalahan itu tidak ada. Dia tidak melihat adanya permasalahan tersebut.

Tidak jarang juga kita melihat pemimpin yang datang ke sebuah kondisi dan dia melihat adanya sebuah permasalahan. Namun, sang pemimpin tidak berusaha memenangkan permasalahan tersebut. Dia hanya membiarkan dirinya sebatas tahu, tanpa berusaha mengalahkan sang masalah. Akalnya seakan tidak ingin berpikir mencari ide memenangkan pertempuran dan memberikan kebahagiaan bagi rakyat yang menanti di belakangnya.

Kita juga tidak sedikit melihat pemimpin kita yang mengucap dengan lantang saya datang, saya lihat, saya menang, namun dirinya tidak berusaha melakukan tindak nyata untuk membuat kata-katanya terjadi. Dia menyangka ketika dia telah mengatakannya, maka hal yang diucapkannya itu telah terjadi. Pada akhirnya, kemenangan pun akan sulit diraih oleh bangsa ini; kemenangan di segala sektor dan bidang yang sudah letih akan penjajahan kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, dan lainnya, dan lainnya.

Melakukan perubahan tidak segampang meneriakkan perubahan. Dibutuhkan strategi, persiapan dan tekad untuk merealisasikan sebuah impian menjadi kenyataan. Begitu juga dalam membawa kemenangan bagi bangsa ini; menang dari kemiskinan, menang dari ketidakadilan, menang dari korupsi dan lain sebagainya. Bangsa ini rindu akan orang yang memiliki karakter berani seperti Julius Caesar. Mengatakan dengan tegas; Veni, Vidi, Vici –saya datang, saya lihat, saya menang- dan kemudian melakukan tindakan dan langkah kongkrit untuk membuat kemenangan itu nyata; baginya, bagi rakyatnya, bagi bangsa dan negaranya.