Menatap Masa Depan Asia-Afrika Baru

Opini CePSA ini dirilis pasca pembukaan Konferensi Asia Afrika lalu dan sempat dikutip oleh beberapa media online dan cetak seperti Jakarta Post, Antara, dan Bisnis.com,. Berikut saya lampirkan versi lengkap dari Opini CePSA ini.

Menatap Masa Depan Asia-Afrika Baru

Oleh Sahat Martin Philip Sinurat*

Pidato Presiden Joko Widodo pada pembukaan Konferensi Asia Afrika 2015 kemarin ternyata mendapat sambutan hangat dari peserta KAA. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyinggung berbagai permasalahan yang saat ini sedang terjadi di negara-negara Asia dan Afrika. Beliau juga mengingatkan esensi KAA 1955, yakni gelora mendapatkan hak hidup sebagai bangsa merdeka dan menolak segala bentuk imperialisme, serta semangat menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap rakyat Asia-Afrika.

Dunia saat ini sarat dengan kesenjangan, ketidakadilan, dan kekerasan global. Beberapa kelompok negara mendominasi negara-negara lainnya. Sumber daya bumi dihabiskan oleh negara-negara kaya. Berbagai lembaga keuangan internasional justru dipakai untuk mencekik negara miskin dan berkembang. Aksi kekerasan secara sepihak dilakukan sekelompok negara tanpa mendapat larangan berarti dari badan dunia PBB. Presiden Jokowi memandang pentingnya tatanan dunia baru yang berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran. Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang kolektif dan Indonesia siap memainkan peran global sebagai kekuatan positif bagi perdamaian dan kesejahteraan.

Mewujudkan Kesejahteraan Asia-Afrika

Pidato Presiden Jokowi yang tegas di hadapan puluhan delegasi negara Asia-Afrika tentu harus dapat diwujudnyatakan. Untuk mewujudkan kesejahteraan, negara-negara Asia-Afrika harus berkolaborasi memerangi kemiskinan dan keterbelakangan serta memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Prof. W. A. Lewis, pendorong utama pertumbuhan ekonomi ialah upaya untuk berhemat, peningkatan pengetahuan dan penerapannya di bidang produksi, serta peningkatan jumlah modal. Negara Asia-Afrika yang lebih maju perlu menjalin kemitraan dengan negara lainnya untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Hal ini penting karena kebanyakan negara Afrika-Asia masih tertinggal jauh dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi. Kemitraan yang terjalin ini harus saling menguntungkan sehingga setiap negara saling bergantung dan terdapat relasi yang setara di antara masing-masing negara.

Pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan juga membutuhkan penerapan tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik. Sayangnya, sebagian besar negara-negara Asia-Afrika masih dilanda konflik dan gejolak internal. Akibatnya pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik dan pembangunan masih jauh dari harapan ideal.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Indonesia bersama negara-negara Asia-Afrika lainnya harus berperan aktif menyelesaikan berbagai permasalahan yang melanda negara-negara Asia-Afrika. Keterlibatan negara-negara Barat dalam penyelesaian konflik harus diambil-alih oleh negara-negara Asia-Afrika. Negara-negara Asia-Afrika harus dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sendiri tanpa terlalu bergantung pada negara-negara kaya dan maju. Dengan ini tidak timbul ketergantungan antara negara Asia-Afrika dan negara kaya dan maju sehingga bangsa-bangsa Asia-Afrika dapat berdiri sejajar sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Produk Domestik Bruto (PDB) kedua benua ini pada 2014 mencapai 51 persen dari PDB dunia. Jumlah penduduk Asia-Afrika mencapai dua pertiga dari total penduduk dunia. Jalur perdagangan di kedua benua ini padat dan rawan akan gangguan keamanan dan ketertiban. Prof. Cairncross menyatakan bahwa pembangunan bukanlah sekedar masalah memiliki sejumlah besar uang atau semata-mata fenomena ekonomi. Ia mencakup semua aspek perilaku masyarakat, termasuk penegakan hukum dan ketertiban. Pendapat Prof. Cairncross ini harus menjadi sorotan utama negara-negara Asia-Afrika. Semua negara Asia-Afrika harus bekerjasama mewujudkan jalur perdagangan dan transportasi Asia-Afrika yang damai dan aman, baik darat, laut, maupun udara.

Indonesia, India, dan Afrika Selatan sebagai Jembatan Asia-Afrika

Salah satu semangat KAA 1955 adalah menolak pembentukan dua blok ideologi: Blok Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat yang liberal dan Blok Timur di bawah pimpinan Uni Soviet yang komunis. Saat ini, pertarungan dunia tidak lagi berkutat pada blok ideologi saja melainkan juga ekonomi. Blok ekonomi dunia terbagi atas blok AS dan Blok Cina Rusia.

Sejalan dengan visi KAA, pemerintah Indonesia saat ini harus tetap berpegang pada kebijakan politik bebas aktif. Indonesia tidak perlu terjebak di tengah pertarungan ekonomi dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Ketimbang berpihak pada salah satu kekuatan, Indonesia sebaiknya membangun kekuatan ekonomi non-blok di antara negara-negara Asia-Afrika.

Indonesia, India, dan Afrika Selatan yang memiliki tren pertumbuhan ekonomi yang positif dapat menjadi motor bagi kekuatan ekonomi non-blok tersebut. Negara-negara Asia-Afrika harus melawan imperialis-kolonialis modern yang menjajah dengan kekuatan ekonomi. Ketiga negara ini dapat menjadi jembatan bagi terwujudnya kekuatan ekonomi baru Asia-Afrika yang damai, adil, dan setara.

India yang jumlah penduduknya terbanyak kedua di dunia adalah negara dengan ekonomi terbesar kesembilan di dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB). Bersama dengan Afrika Selatan, India merupakan anggota G-20 dan anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) yang saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sektor industri Afrika Selatan sangat maju dan merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar ke-25 di dunia. Data Bank Dunia menyebutkan pendapatan domestik bruto Afrika Selatan pada 2013 mencapai US$ 366,1 miliar. Capaian ini mendudukkan negara tersebut sebagai negara berpendapatan tinggi.

Indonesia adalah negara demokratis terbesar ketiga di dunia dan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Peran aktif Indonesia dalam KAA, Gerakan Non Blok, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memberikan nilai tersendiri bagi Indonesia di mata negara-negara Asia-Afrika. Indonesia dan sebagian besar negara Asia-Afrika selama ini memiliki kesamaan kepentingan, baik dalam bidang ekonomi maupun politik sehingga bisa dijadikan dasar motivasi untuk meningkatkan hubungan kerjasama.

Ketiga negara ini, Indonesia, India, dan Afrika Selatan adalah jembatan yang paling tepat menghubungkan negara-negara Asia-Afrika. Kekuatan ekonomi non-blok Asia-Afrika dapat menjadi kekuatan ekonomi baru selain hegemoni ekonomi dari AS, China, dan negara-negara kaya lainnya.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan bahwa Asia is engine of global growth, dan Africa is continent of hope. Negara-negara di kedua benua ini ke depannya harus menjalin investasi dua arah yang saling menguntungkan satu sama lain. Saatnya negara-negara Asia-Afrika berkolaborasi dan mewujudkan cita-cita bersama yang dirangkum Presiden Soekarno pada pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika, 60 tahun silam. Let a New Asia and a New Africa be Born!

*Penulis saat ini sedang menyelesaikan magister di Studi Pembangunan ITB dan merupakan Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation (CePSA)

Memimpikan Keadilan Sosial

*Tulisan ini dimuat di Sinar Harapan pada tanggal 23 November 2013

http://www.sinarharapan.co/news/read/28420/memimpikan-keadilan-sosial

---------------------------

Menurut Saswinadi Sasmojo, pembangunan adalah suatu proses (atau suatu fenomena) perubahan. Pembangunan nasional berarti proses-proses perubahan yang ditempuh dan dilakukan atas dasar keinginan suatu masyarakat bangsa.

Masyarakat bangsa menjadi subjek pembangunan. Maksudnya, masyarakat bangsa memiliki peran utama dalam menentukan pembangunan apa yang ingin dilakukan, bagaimana upayanya, dan evaluasi serta rencana-rencana pengembangan pembangunan tersebut. Namun, dalam proses perjalanannya, pemerintah diberikan wewenang untuk mengawal pembangunan nasional tersebut agar sesuai dengan keinginan bersama.

Dalam konteks Indonesia, rakyat Indonesia menjadi subjek utama dari pembangunan. Dalam pembukaan UUD 1945, tertulis “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” Jelas tugas pemerintah adalah melindungi serta melakukan pembangunan bagi segenap bangsa Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi roh pembangunan Indonesia.

Pembangunan nasional tidak boleh pandang bulu dan harus dirasakan “segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”. Tugas ini semakin dipertegas pada sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah pembangunan nasional saat ini sudah berkeadilan sosial? Apakah pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengawal pembangunan Indonesia sudah melakukan tanggung jawabnya bagi “segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”?

Kesenjangan

Faktanya, pembangunan Indonesia masih belum sesuai dengan cita-cita founding fathers. Pembangunan nasional yang berkeadilan sosial masih menjadi mimpi bagi jutaan rakyat Indonesia yang tinggal di pedesaan dan jauh dari gemerlap pembangunan di kota-kota besar.

Kesenjangan pembangunan dirasakan antara perkotaan dan pedesaan sehingga mendorong ribuan warga desa melakukan urbanisasi ke kota demi kehidupan yang lebih layak. Desa-desa yang menjadi ujung tombak pertanian dan peternakan akhirnya hanya ditempati penduduk yang sudah berumur tua, sedangkan para pemudanya memilih mengadu nasib di kota. Wajarlah saat ini banyak komoditas pertanian dan peternakan yang tidak mampu lagi dipenuhi petani dan peternak Indonesia sehingga harus diimpor.

Pembangunan yang tidak berkeadilan sosial juga dirasakan masyarakat di Indonesia bagian tengah dan timur. Sumber daya alam wilayah ini dieksploitasi secara besar-besaran, namun hanya sedikit hasilnya yang dapat dirasakan penduduk lokal. Perindustrian dipusatkan di Pulau Jawa sehingga mendorong rakyat dari luar Jawa untuk berlomba-lomba pindah dan bekerja di Jawa.

Pembangunan yang sangat jauh tertinggal bahkan sangat dirasakan di pulau-pulau kecil Indonesia ataupun daerah-daerah perbatasan yang notabene merupakan halaman depan rumah besar bernama Indonesia.

Ini berbanding terbalik dengan salah satu negara jiran kita, Malaysia. Pemerintah Malaysia justru memoles pulau-pulau ataupun daerah perbatasannya menjadi halaman depan yang menarik sehingga mengundang banyak wisatawan asing singgah ke sana. Sayang, visi ini masih sangat susah dicari dari pemerintah negara kita.

Ketimbang memikirkan pembangunan nasional yang adil bagi segenap rakyat, pemerintah Indonesia justru sibuk dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro segenap rakyat. Kebijakan mobil murah, investasi sumber daya alam Indonesia bagi pemodal asing, peraturan perundang-undangan yang intoleran, dan banyak kebijakan lainnya.

Belum lagi aksi dari oknum-oknum pemerintahan yang justru sibuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya semakin mengembangkan rasa pesimistis rakyat Indonesia kepada pemerintah yang dipilihnya.

Penyakit KKN yang sudah akut dan menyebar dari pusat hingga daerah, dinasti pemerintahan di berbagai daerah, dan aksi kekerasan demi memperjuangkan kursi kepemimpinan seperti yang baru saja terjadi di persidangan Mahkamah Konstitusi seakan menunjukkan ketidaksiapan Indonesia dalam hidup bernegara dan berbangsa.

Menjelang pemilihan umum yang tinggal hitungan bulan, masyarakat diberi kenyataan yang pelik. Memilih tidak menggunakan hak suaranya karena sudah pesimistis akan hadirnya pembangunan yang ideal, ataukah tetap menggunakan hak suaranya, namun kembali harus tertipu dan tidak mendapatkan pembangunan yang sesuai harapannya selama lima tahun ke depan.

Layaknya buah simalakama, kedua pilihan tersebut tidak akan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan roh pembangunan nasional. Apakah rakyat hanya akan menjadi penonton di tengah pertarungan oknum-oknum yang ingin memperebutkan kekayaan Indonesia?

Butuh Negarawan

Sesuai definisi yang disampaikan Saswinadi Sasmojo, pembangunan nasional harus sesuai dengan keinginan suatu masyarakat bangsa. Dalam konteks keindonesiaan, masyarakat yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan dipersatukan oleh satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Satu kebangsaan disumpahkan pada 28 Oktober 1928 di Jakarta.

Salah satu poin Sumpah Pemuda menyatakan, “Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.” Sejak saat itu, ragam bangsa di Nusantara; Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Flores, Ambon, Dayak, Toraja, Bugis, Asmat, dan lainnya, membaur menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia.

Kenyataan satu bangsa ini harus dipahami pemerintah Indonesia sebagai pengawal pembangunan bagi “segenap bangsa Indonesia”. Pemerintahan baik pusat maupun daerah dipilih dan ditentukan oleh rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki peranan penting dalam menentukan siapa saja yang diberi wewenang untuk menjadi pemerintah.

Menjadi waktu yang tepat bagi rakyat karena pemilihan umum akan dilakukan beberapa waktu mendatang. Namun, ada hal-hal yang harus dituntaskan di tengah masyarakat Indonesia sehingga saat pemilihan umum nanti, dapat ditempatkan negarawan-negarawan yang berkeadilan sosial, baik di bangku legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun perangkat-perangkat pemerintah lainnya.

Isu-isu primordial harus dihapuskan dari pemikiran segenap bangsa Indonesia. Dengan semangat kebersamaan dan kebinekaan, setiap rakyat Indonesia harus berpikir untuk membangun seluruh tumpah darah Indonesia, tidak hanya suku, etnis, agama, ataupun golongannya.

Apabila setiap rakyat Indonesia sudah memiliki kesadaran yang sama, rakyat tersebut tentu akan memilih wakil yang tepat untuk ditempatkan di bangku pemerintahan. Rakyat harus memilih negarawan yang berkeadilan sosial, yang siap membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Tidak lepas dari itu, setiap rakyat Indonesia harus diajak merefleksi ke belakang dan melihat jauh ke depan. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah tugas satu-dua hari. Tugas tersebut juga tidak dapat tuntas hanya dengan janji-janji saat kampanye ataupun lembaran uang kertas yang dibagikan menjelang pemilihan.

Tugas pembangunan tersebut harus dilakukan bertahun-tahun dan hanya bisa dilakukan orang-orang yang memiliki track record yang baik; berintegritas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan yang paling utama mencintai Indonesia.

Rakyat Indonesia harus bisa menilai dengan kritis dan tidak mudah dipengaruhi janji dan lembaran uang semata. Nasib pembangunan bagi rakyat Indonesia bukanlah berada di tangan pemerintah, melainkan justru ada di atas tangan rakyat itu sendiri. Kekritisan rakyat adalah jawaban dalam menentukan pemimpin yang tepat, pemimpin yang memiliki karakter negarawan yang berkeadilan sosial.

Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan kekritisan dari rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpin yang akan mengisi pemerintahan, bukanlah impian jika beberapa tahun mendatang kita akan merasakan kebijakan-kebijakan yang adil bagi “segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”.

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah pekerjaan rumah yang mudah. Namun, pemerintah yang adil serta didukung rakyat yang kritis dan menjunjung kebinekaan pasti akan bisa mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan sosial. Semoga!

Memperjuangkan Kebenaran Itu Butuh Pengorbanan

Memperjuangkan Kebenaran Itu Butuh Pengorbanan

Oleh: Sahat Martin Philip Sinurat

Pada tahun 1834, dua orang Amerika, Munson dan Lyman yang merupakan utusan gereja Kongregationalis Amerika, diutus oleh The American Board of Commissioners for Foreign Mission (ABCFM) di Boston untuk masuk ke Sumatera. Dalam perjalanan, ketika tiba di pinggir Lembah Silindung, pada malam hari 28 Juni 1834, mereka dihadang, ditangkap, dan dibunuh di dekat Lobu Pining. Pembunuhnya adalah Raja Panggalamei, yang merupakan Raja di Pintubosi yang tinggal di Singkak. Ia membunuh bersama dengan rakyatnya. (sumber: Wikipedia Indonesia)

Hati Munson dan Lyman digerakkan untuk berangkat jauh dari negaranya demi menyebar Firman. Komitmen sudah utuh. Bangsa Batak harus mengenal Firman. Nyatanya, mereka dihadang, ditangkap, dan dibunuh oleh orang-orang yang justru menjadi alasan kehadiran keduanya disana. Raja Panggalamei dan rakyatnya menjadi penghalang panggilan mereka. Mati martir menjadi konsekuensi perjuangan mereka demi menyebarkan kebenaran. Ternyata, memperjuangkan kebenaran itu butuh pengorbanan, bahkan hingga lepasnya nyawa dari raga.

Mata kita haru membaca kisah tentang kedua tokoh. Mereka datang ke negeri yang tidak mereka kenal. Bayang-bayang keberhasilan ataupun kegagalan berada di hadapan mereka. Tapi tekad untuk memperjuangkan kebenaran, apapun konsekuensinya, telah bulat. Kebenaran harus ditegakkan di Tanah Batak.

Di negara kita yang semakin haus akan keadilan dan kejujuran ini rasanya sangat dibutuhkan orang-orang yang memiliki tekad seperti Munson dan Lyman. Bangsa ini butuh orang-orang berani, yang siap melawan Raja Panggalamei masa kini. Tidak sebatas penyebaran Firman yang diperjuangkan Munson dan Lyman, bangsa ini membutuhkan lebih dari itu. Ekonomi, pendidikan, politik, hukum, keamanan, dan bidang lainnya lapar akan perubahan yang dibawa para penegak kebenaran. Adakah kita memiliki tekad yang sama seperti kedua tokoh? Beranikah kita memperjuangkan kebenaran? Banyak dari kita akan mengacungkan tangan. Namun, pertanyaan selanjutnya sering menggetarkan kita. Siapkah kita berkorban untuk itu? Bertarung melawan Raja Panggalamei bahkan hingga berkorbannya nyawa?

Banyak orang tergerak untuk memperjuangkan kebenaran Firman ke daerah, bahkan hingga ke negara lain. Mereka berpikir Firman harus disebarkan hingga pelosok-pelosok. Ya, itu sangat baik. Nilai kebenaran dan berita keselamatan memang tidak menjadi hak kita saja. Kita juga punya tanggung jawab untuk membagikannya ke sesama. Namun, kita juga tidak boleh lupa, kota-kota ramai juga sepi akan kebenaran. Dewa dan roh nenek moyang juga ada di kota-kota tersebut. Para penegak kebenaran harus ada disana, menghadapi Raja Panggalamei-Raja Panggalamei di sosial, ekonomi, politik, dan bidang lainnya yang berusaha mempertahankan penyembahan dewa dan roh nenek moyang mereka. Dewa ketidakadilan harus dimusnahkan. Roh korupsi harus diberangus. Begu kemaksiatan harus dilenyapkan dari bumi Indonesia.

Ya, Raja Panggalamei dan rakyatnya harus disadarkan kembali bahkan ikut berbalik melawan penyembahannya. Dewa ketidakadilan, roh korupsi, begu kemaksiatan dan hantu-hantu lainnya harus dimusnahkan dari Sabang sampai Merauke. Munson dan Lyman masa kini harus lahir kembali. Siap dihadang, ditangkap bahkan dibunuh demi hidupnya kebenaran. Mari bangkit Munson dan Lyman masa kini!

Menjejak di Bumi, Berperan dalam Komunitas

Menurut Muhammad Hatta, tugas perguruan tinggi adalah membentuk manusia susila dan demokrat yang:
1. Memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya.
2.Cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan.
3. Cakap memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat.

Ungkapan pemikiran Hatta di atas dapat disederhanakan dengan kata-kata bahwa tugas perguruan tinggi adalah membentuk insan akademis. Insan akademis yang dimaksud di sini adalah insan yang memiliki dua peran. Pertama, peran untuk selalu mengembangkan diri sehingga menjadi generasi yang tanggap dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Kedua, peran yang akan muncul dengan sendirinya apabila mengikuti watak ilmu itu sendiri. Watak ilmu adalah selalu mencari dan membela kebenaran ilmiah. Dengan selalu mengikuti watak ilmu ini maka insan akademis mengemban peran untuk selalu mengkritisi kondisi kehidupan masyarakatnya di masa kini dan selalu berupaya membentuk tatanan masyarakat masa depan yang benar dengan dasar kebenaran ilmiah. Dengan pemaparan ini maka secara teknis, keseluruhan proses pendidikan di perguruan tinggi ditujukan untuk membantu atau memberi alat pada mahasiswa untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Selain itu pendidikan juga ditujukan untuk membantu mahasiswa menentukan visinya tentang tatanan masyarakat masa depan yang baik menurut kaidah ilmiah.

Mahasiswa sendiri juga harus ikut serta mendidik dirinya sendiri (learning by themselves) dengan tetap berpedoman pada nilai kebenaran ilmiah. Mereka harus senantiasa melakukan kritik dan koreksi atas dirinya sendiri. Apabila itu semua dilakukan dengan segala kesadaran, maka rasa tanggung jawab sebagai insan akademis akan tertanam. Dalam alam yang merdeka ini mahasiswa menemui suasana yang baik untuk membentuk karakter akademiknya, yaitu kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. (Konsepsi Kemahasiswaan ITB).
Inilah gambaran pemahaman tentang mahasiswa dan kemahasiswaan.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan juga apa definisi dari Mahasiswa Kristen. Mahasiswa Kristen adalah seseorang yang sedang berperan sebagai mahasiswa, dimana peran yang sedang dijalankannya ini didasarkan pada nilai-nilai Kekristenan. Seseorang ini memiliki peran yang tidak berbeda dengan mahasiswa lainnya. Dia harus selalu mengkritisi kondisi kehidupan masyarakat di masa kini dan juga berupaya membentuk tatanan masyarakat masa depan yang benar. Namun dasar kenapa dia berperan seharusnya berbeda dengan mahasiswa lainnya, dimana perannya sebagai mahasiswa seharusnya dilakukan sebagai tindakan nyata iman dan ketaatannya kepada Sang Pencipta.

Mengapa demikian?
Sebagai umat Nasrani yang telah mengetahui Berita tentang Kasih Anugerah yang sangat besar itu, sudah selayaknya setiap orang Kristen menjalankan panggilannya, tujuan hidupnya, sesuai dengan perannya masing-masing di dunia ini. Setiap orang Kristen seharusnya menjadi berkat melalui hidupnya, menjadi terang dan garam bagi dunia, menjadikan hidupnya kesaksian yang nyata tentang betapa besarnya penyertaan Allah kepada setiap manusia. Setiap orang Kristen harus menjalankan nilai-nilai kebenaran yang telah diajarkan olehNya, dan sebagai seseorang yang sedang menjalankan kehidupan sebagai mahasiswa, sudah seharusnya seorang pemuda Kristen juga menjadi terang dan garam melalui kehidupan kemahasiswaannya.

Pahlawan Nasional Johannes Leimena pernah mengatakan bahwa umat Kristen memiliki dua kewarganegaraan, warga kerajaan surga dan warga negara dunia. Peran yang dilakukan dari kedwiwarganegaraan ini haruslah seimbang, tidak timpang salah satu. Kadangkala seorang mahasiswa yang memiliki KTP Kristen masih belum benar-benar memahami hal ini. Banyak mahasiswa berKTP Kristen yang begitu aktifnya dalam hal-hal horizontal, namun melupakan vertikal, dan tidak kalah banyaknya juga mahasiswa berKTP Kristen yang begitu khusyuknya dalam hal vertikal namun tidak menyadari perannya dalam hal-hal horizontal. Seharusnya kedua hal ini dilakukan seimbang, sama seperti Hukum Terutama yang telah diajarkan oleh Yesus, Kasihilah Tuhan Allahmu, dan Kasihilah sesamamu manusia.

Begitu banyak permasalahan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan bangsa saat ini, dan merupakan peran pemuda Kristen untuk bisa menjadi terang dan garam, menjadi jawaban atas setiap permasalahan yang ada di berbagai bidang kehidupan. Tugas ini harus sudah dijalankan sejak dini, sejak mahasiswa melalui perannya di kuliah, organisasi, dan kehidupan bermasyarakat. Seorang penulis Kristen, Yonky Karman, menyatakan di sebuah seminar, “Apakah Injil hanya berurusan dengan masuk surga, sementara kita masih hidup berpuluh-puluh tahun di dunia. Apakah bukan tugas kita untuk melakukan sesuatu di dunia, yang telah Tuhan titipkan kepada kita?”.