inspirasi

inspirasi
Showing posts with label maritim. Show all posts
Showing posts with label maritim. Show all posts

Tuesday, 8 September 2015

Menatap Masa Depan Asia-Afrika Baru


Opini CePSA ini dirilis pasca pembukaan Konferensi Asia Afrika lalu dan sempat dikutip oleh beberapa media online dan cetak seperti Jakarta Post, Antara, dan Bisnis.com,. Berikut saya lampirkan versi lengkap dari Opini CePSA ini.

Menatap Masa Depan Asia-Afrika Baru
Oleh Sahat Martin Philip Sinurat*

Pidato Presiden Joko Widodo pada pembukaan Konferensi Asia Afrika 2015 kemarin ternyata mendapat sambutan hangat dari peserta KAA. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyinggung berbagai permasalahan yang saat ini sedang terjadi di negara-negara Asia dan Afrika. Beliau juga mengingatkan esensi KAA 1955, yakni gelora mendapatkan hak hidup sebagai bangsa merdeka dan menolak segala bentuk imperialisme, serta semangat menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap rakyat Asia-Afrika.

Dunia saat ini sarat dengan kesenjangan, ketidakadilan, dan kekerasan global. Beberapa kelompok negara mendominasi negara-negara lainnya. Sumber daya bumi dihabiskan oleh negara-negara kaya. Berbagai lembaga keuangan internasional justru dipakai untuk mencekik negara miskin dan berkembang. Aksi kekerasan secara sepihak dilakukan sekelompok negara tanpa mendapat larangan berarti dari badan dunia PBB. Presiden Jokowi memandang pentingnya tatanan dunia baru yang berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran. Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang kolektif dan Indonesia siap memainkan peran global sebagai kekuatan positif bagi perdamaian dan kesejahteraan.


Mewujudkan Kesejahteraan Asia-Afrika

Pidato Presiden Jokowi yang tegas di hadapan puluhan delegasi negara Asia-Afrika tentu harus dapat diwujudnyatakan. Untuk mewujudkan kesejahteraan, negara-negara Asia-Afrika harus berkolaborasi memerangi kemiskinan dan keterbelakangan serta memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Prof. W. A. Lewis, pendorong utama pertumbuhan ekonomi ialah upaya untuk berhemat, peningkatan pengetahuan dan penerapannya di bidang produksi, serta peningkatan jumlah modal. Negara Asia-Afrika yang lebih maju perlu menjalin kemitraan dengan negara lainnya untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Hal ini penting karena kebanyakan negara Afrika-Asia masih tertinggal jauh dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi. Kemitraan yang terjalin ini harus saling menguntungkan sehingga setiap negara saling bergantung dan terdapat relasi yang setara di antara masing-masing negara.

Pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan juga membutuhkan penerapan tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik. Sayangnya, sebagian besar negara-negara Asia-Afrika masih dilanda konflik dan gejolak internal. Akibatnya pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik dan pembangunan masih jauh dari harapan ideal.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Indonesia bersama negara-negara Asia-Afrika lainnya harus berperan aktif menyelesaikan berbagai permasalahan yang melanda negara-negara Asia-Afrika. Keterlibatan negara-negara Barat dalam penyelesaian konflik harus diambil-alih oleh negara-negara Asia-Afrika. Negara-negara Asia-Afrika harus dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sendiri tanpa terlalu bergantung pada negara-negara kaya dan maju. Dengan ini tidak timbul ketergantungan antara negara Asia-Afrika dan negara kaya dan maju sehingga bangsa-bangsa Asia-Afrika dapat berdiri sejajar sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Produk Domestik Bruto (PDB) kedua benua ini pada 2014 mencapai 51 persen dari PDB dunia. Jumlah penduduk Asia-Afrika mencapai dua pertiga dari total penduduk dunia. Jalur perdagangan di kedua benua ini padat dan rawan akan gangguan keamanan dan ketertiban. Prof. Cairncross menyatakan bahwa pembangunan bukanlah sekedar masalah memiliki sejumlah besar uang atau semata-mata fenomena ekonomi. Ia mencakup semua aspek perilaku masyarakat, termasuk penegakan hukum dan ketertiban. Pendapat Prof. Cairncross ini harus menjadi sorotan utama negara-negara Asia-Afrika. Semua negara Asia-Afrika harus bekerjasama mewujudkan jalur perdagangan dan transportasi Asia-Afrika yang damai dan aman, baik darat, laut, maupun udara.


Indonesia, India, dan Afrika Selatan sebagai Jembatan Asia-Afrika

Salah satu semangat KAA 1955 adalah menolak pembentukan dua blok ideologi: Blok Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat yang liberal dan Blok Timur di bawah pimpinan Uni Soviet yang komunis. Saat ini, pertarungan dunia tidak lagi berkutat pada blok ideologi saja melainkan juga ekonomi. Blok ekonomi dunia terbagi atas blok AS dan Blok Cina Rusia.

Sejalan dengan visi KAA, pemerintah Indonesia saat ini harus tetap berpegang pada kebijakan politik bebas aktif. Indonesia tidak perlu terjebak di tengah pertarungan ekonomi dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Ketimbang berpihak pada salah satu kekuatan, Indonesia sebaiknya membangun kekuatan ekonomi non-blok di antara negara-negara Asia-Afrika.

Indonesia, India, dan Afrika Selatan yang memiliki tren pertumbuhan ekonomi yang positif dapat menjadi motor bagi kekuatan ekonomi non-blok tersebut. Negara-negara Asia-Afrika harus melawan imperialis-kolonialis modern yang menjajah dengan kekuatan ekonomi. Ketiga negara ini dapat menjadi jembatan bagi terwujudnya kekuatan ekonomi baru Asia-Afrika yang damai, adil, dan setara.

India yang jumlah penduduknya terbanyak kedua di dunia adalah negara dengan ekonomi terbesar kesembilan di dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB). Bersama dengan Afrika Selatan, India merupakan anggota G-20 dan anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) yang saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sektor industri Afrika Selatan sangat maju dan merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar ke-25 di dunia. Data Bank Dunia menyebutkan pendapatan domestik bruto Afrika Selatan pada 2013 mencapai US$ 366,1 miliar. Capaian ini mendudukkan negara tersebut sebagai negara berpendapatan tinggi.

Indonesia adalah negara demokratis terbesar ketiga di dunia dan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Peran aktif Indonesia dalam KAA, Gerakan Non Blok, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memberikan nilai tersendiri bagi Indonesia di mata negara-negara Asia-Afrika. Indonesia dan sebagian besar negara Asia-Afrika selama ini memiliki kesamaan kepentingan, baik dalam bidang ekonomi maupun politik sehingga bisa dijadikan dasar motivasi untuk meningkatkan hubungan kerjasama.

Ketiga negara ini, Indonesia, India, dan Afrika Selatan adalah jembatan yang paling tepat menghubungkan negara-negara Asia-Afrika. Kekuatan ekonomi non-blok Asia-Afrika dapat menjadi kekuatan ekonomi baru selain hegemoni ekonomi dari AS, China, dan negara-negara kaya lainnya.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan bahwa Asia is engine of global growth, dan Africa is continent of hope. Negara-negara di kedua benua ini ke depannya harus menjalin investasi dua arah yang saling menguntungkan satu sama lain. Saatnya negara-negara Asia-Afrika berkolaborasi dan mewujudkan cita-cita bersama yang dirangkum Presiden Soekarno pada pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika, 60 tahun silam. Let a New Asia and a New Africa be Born!


*Penulis saat ini sedang menyelesaikan magister di Studi Pembangunan ITB dan merupakan Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation (CePSA)

Friday, 8 May 2015

Batik atau Buku

Kemarin menemani Nona manis ke Thamrin City. Kirain hanya ada batik dan baju saja disana, ternyata di lantai 3A ada permata tersembunyi; Pasar Buku.
Segera kaki melangkah ke atas dan hunting buku pun dimulai.

Sayangnya, hanya beberapa toko yang buka. Untungnya beberapa toko ini menyimpan buku-buku yang bagus bahkan ada yang sudah tidak diterbitkan lagi. Bahkan beberapa buah buku legendaris Di Bawah Bendera Revolusi terbitan pertama tersimpan dengan baik di lemari toko. Ada juga buku 70 tahun TB Simatupang, beberapa buku karya Pramodya Ananta Toer, dan buku-buku bagus lainnya.

Tangan pun tidak kuasa mengeluarkan beberapa lembar kertas terakhir dari dompet. Beberapa lembar kertas ini pun beralih ke dompet penjual buku. Namun sebagai gantinya aku mendapatkan ratusan lembar kertas berharga yang memiliki nilai abadi dan jauh lebih bernilai dari beberapa lembar kertas (baca:uang) ini.

Aku membeli 5 buku.

Buku Arus Balik buah pikir dan tangan dari Pram menceritakan tentang Indonesia yang memiliki sejarah kemaritiman yang kuat di masa lampau namun itu berbalik di masa penjajahan hingga sekarang.

Buku Bumi Manusia yang juga dituliskan oleh Pram merupakan titipan seorang teman dari Bengkulu.

Dua buku lainnya merupakan karya dari Dale Carnegie, seorang motivator pengembangan diri dan kepemimpinan. Dan satu buku lainnya menarik perhatian saya karena cara penulisannya yang keren dan menggunakan wortel sebagai analogi tentang kepemimpinan. Kok bisa ya?

Semoga keempat buku ini dapat segera dituntaskan, dan buku Bumi Manusia dapat segera sampai ke tangan teman saya di Bengkulu.

#marimembaca

Saturday, 21 March 2015

Pengelolaan Wilayah Laut yang Terpadu


Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki sekitar 17.504 pulau yang menyebar di sekitar khatulistiwa. Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia di mana wilayah perairan Indonesia lebih luas dari wilayah daratannya. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.910.931,32 km² (Permendagri No.66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan) dan luas perairan kepulauannya 3.096.190,92 km².

Posisi Indonesia yang unik dan strategis ini ditunjukkan dengan beragam dan banyaknya potensi sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia. Kekayaan ini memancing nelayan asing datang untuk mengambil sumber daya ikan dari wilayah perairan Indonesia. Kehadiran nelayan asing dan juga nelayan lokal akan membawa pendapatan bagi negara. Namun, menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari sekitar 6000 kapal nelayan, setengahnya adalah kapal ilegal dan mencuri ikan Indonesia senilai 300 trilyun Rupiah setiap tahunnya.

Kejayaan Nusantara
Kawasan pesisir dan laut seharusnya menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat Indonesia. Sayangnya pengelolaan yang kurang baik menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pemasukan yang besar dari sektor laut. Pasca reformasi 1998, pemerintah Indonesia mulai memberikan perhatian serius dengan membentuk Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP), lalu berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan(DKP) hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bahkan pada era pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ia mengangkat Laksamana Widodo, AS sebagai panglima TNI. Presiden Gus Dur menyadari bahwa Indonesia memiliki kekuatan yang besar di bidang kemaritiman dan secara ekonomi politik, Gus Dur menunjukkan bahwa kelautan dan perikanan memiliki posisi penting dalam pembangunan nasional.

Keputusan Presiden Jokowi membentuk kementerian bidang maritim adalah wujud keseriusan pemerintah saat ini untuk membenahi kembali wilayah perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia ingin mengembalikan kejayaan zaman Nusantara di mana sektor perdagangan dan pelayaran kerajaan-kerajaan Nusantara sangat kuat dan disegani mancanegara. Untuk mengembalikan kejayaan ini, pemerintah tidak dapat melakukan perubahan kebijakan secara sektoral. Kebijakan pro maritim harus menyentuh semua lapisan kepentingan dan perlu dilakukan pengelolaan wilayah laut yang terpadu lintas sektor.

Lintas Sektor
Ada empat alasan pokok yang dikemukakan sebagai dasar pengelolaan wilayah laut secara terpadu yaitu : (1) keberadaan sumberdaya lautan yang besar dan beragam, (2) peningkatan pembangunan dan jumlah penduduk, (3) pergeseran konsentrasi kegiatan ekonomi global dari poros Eropa – Atlantik menjadi poros Asia Pasifik dan (4) wilayah lautan sebagai pusat pengembangan kegiatan industri dalam proses pembangunan menuju era industrialisasi dan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pengelolaan laut yang terpadu lintas sektor ini berupa pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan laut, dengan cara melakukan penilaian menyeluruh tentang kawasan laut dan sumberdaya alam serta jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Asas kemitraan dan keterpaduan harus juga dikedepankan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan yang tertuang pada Pasal 2 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasca dilantik, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan perikanan dan kelautan Indonesia. Pelarangan alih muatan kapal di tengah laut, aturan moratorium kapal besar, dan penenggelaman kapal ilegal adalah beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Susi. Menurut Menteri Susi, potensi laut Indonesia sangat besar, sayangnya selama ini kekayaan itu dinikmati oleh negara asing.

Selain melakukan berbagai kebijakan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu melakukan kemitraan dengan berbagai lembaga non negara seperti media massa, organisasi kemasyarakatan di kawasan pesisir, dan aktor non negara lainnya. Pelibatan aktor non negara akan membantu upaya antisipasi kementerian kelautan dan perikanan menangkal berbagai penyelewengan dan pelanggaran yang terjadi di wilayah laut Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus terus meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Tentara Nasional Indonesia. Tindakan yang dilakukan terhadap kapal ilegal, bongkar muat di tengah laut, dan pelanggaran lainnya dapat berjalan efektif apabila setiap sektor dapat menjalankan perannya masing-masing.

KKP dibantu TNI telah melakukan tindakan tegas terhadap kapal-kapal ilegal yang berhasil ditangkap di perairan Indonesia. Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh KKP dibantu TNI sudah memiliki kekuatan hukum yakni Pasal 69 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dimana pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Selain penenggelaman kapal ilegal, Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga harus meminta setiap negara tetangga untuk mengawasi nelayan lautnya agar tidak memasuki wilayah laut negara lain secara ilegal. Diplomasi kemaritiman yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri akan mendukung efektifnya kebijakan yang dilakukan oleh KKP ini.

Selama ini ikan Indonesia banyak dikirim dan diperjualbelikan ke luar negeri secara ilegal. Dengan adanya pemberantasan nelayan ilegal, persediaan ikan Indonesia di pasar internasional akan menurun. Oleh karena itu, kebijakan KKP ini harus diikuti kebijakan lain berupa peningkatan daya saing nelayan Indonesia. KKP dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk membicarakan bagaimana membangun industri sumber daya laut di berbagai wilayah Indonesia. Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri juga dibutuhkan untuk membicarakan tentang bea untuk hasil laut Indonesia serta mencari pasar potensial di luar sebagai untuk mendistribusikan hasil laut Indonesia. KKP juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengupayakan lalu lintas laut dan udara yang efisien dan ekonomis untuk membantu distribusi hasil laut Indonesia ini.

Pengelolaan laut secara terpadu merupakan suatu proses yang berkesinambungan, interaktif, adaptif, dan partisipatif. Dibutuhkan peran setiap lembaga, baik aktor negara maupun aktor non negara untuk melakukan fungsinya masing-masing demi tercapainya cita-cita membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jalesveva Jayamahe!