Menghapus Kemiskinan*

Oleh: Sahat Martin Philip Sinurat**

Pembangunan nasional tidak boleh pandang bulu dan harus dirasakan semua rakyat Indonesia. Namun, salah satu permasalahan utama dalam pembangunan adalah sebagian rakyat Indonesia yang masih hidup di ambang garis kemiskinan. Padahal salah satu tanggung jawab dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu problem kehidupan manusia yang menghambat berjalannya pembangunan berkelanjutan.

Pada Konferensi Stockholm tahun 1972, Deklarasi Stockholm menyerukan perlunya komitmen, pandangan, dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia. Konsep lingkungan hidup manusia yang diperkenalkan menekankan perlunya langkah-langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, menghapuskan kemiskinan, dan menghilangkan kelaparan yang diderita sebagian besar manusia di negara berkembang. Dengan mengatasi kemiskinan, mutu kehidupan manusia akan ditingkatkan, dan berbagai macam akibat kemiskinan seperti penyakit, sanitasi, kurangnya ketersediaan air bersih, rendahnya tingkat pendidikan, dan lainnya juga akan bisa diatasi.

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, berbagai etnis, agama, dan kultur masing-masing memiliki tantangan tersendiri dalam mendorong terjadinya pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah sebagai pengawal pembangunan harus mengentaskan kemiskinan dengan menjadikan masyarakat miskin sebagai objek utama berbagai kebijakannya. Pembangunan harus dilakukan secara merata, tidak hanya di pulau-pulau utama seperti Jawa dan Sumatra yang selama bertahun-tahun telah menjadi pusat perekonomian Indonesia, namun juga di pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau lainnya.

Pembangunan yang (tidak) adil dan (tidak) merata

Pemerintah saat ini telah banyak menjalankan proyek pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Pembangunan bandara, pelabuhan, jalan, jalur kereta api, dan kawasan industri telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Pembangunan ini diharapkan dapat memicu masuknya investasi ke daerah-daerah bersangkutan. Dengan adanya investasi, diharapkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Sayangnya, pembangunan ini masih belum mengakomodir aspirasi dari masyarakat yang berada di lokasi pembangunan. Pembangunan infrastuktur yang dilakukan pemerintah terkesan hanya menguntungkan para pemilik modal dan segelintir kelompok saja. Kebijakan pemerintah yang seharusnya untuk meningkatkan daya saing masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, masih belum dijalankan dengan baik. Pemerintah juga belum memberi proporsi penggunaan lahan ekonomi yang jelas antara untuk masyarakat menengah ke bawah dengan para pemilik modal besar.

Beberapa proyek pembangunan seperti reklamasi pantai utara Jakarta, reklamasi Teluk Benoa, dan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dapat menjadi contoh ketidakadilan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Belum termasuk pembangunan-pembangunan di daerah yang tidak terekspos selama ini.  Pemerintah seperti memberi ruang yang luas bagi pemilik modal untuk berusaha, namun tidak memberikan porsi yang adil bagi masyarakat lainnya.

Jika seperti ini, masyarakat menengah ke bawah hanya akan menjadi penonton dari pembangunan infrastruktur yang terjadi di daerahnya masing-masing. Ketidakadilan dirasakan oleh masyarakat yang tidak memiliki modal. Pembangunan yang tidak merata juga dirasakan masyarakat di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Sumber daya alam wilayah ini dieksploitasi secara besar-besaran, namun hanya sedikit hasilnya yang dapat dirasakan oleh penduduk lokal.

Perpanjangan pengelolaan Freeport dan pembangunan Blok Masela menjadi contoh pembangunan yang diperebutkan oleh pejabat dan para cukong di belakangnya. Sementara masyarakat yang berada di sekitar kawasan sumber daya alam itu tetap melarat dan kesulitan melangsungkan kehidupannya. Aksi dari oknum-oknum pemerintahan juga memperparah kondisi yang sudah parah dengan sibuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya. Penyakit KKN yang sudah akut dan menyebar dari pusat hingga ke daerah, dinasti pemerintahan di berbagai daerah, dan aksi kekerasan demi memperjuangkan kursi kepemimpinan daerah seakan menunjukkan ketidaksiapan Indonesia dalam hidup bernegara dan berbangsa.

Utamakan Masyarakat

Pemerintah Indonesia harus kembali mengingat perannya sebagai pengawal pembangunan Indonesia. Pemerintah harus memberikan proporsi yang adil dan merata bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk mendatangkan investasi namun harus disertai juga dengan mempersiapkan daya saing masyarakat lokal. Permasalahan kemiskinan harus dijawab dengan membuat berbagai program yang sesuai dengan kultur lokal di tengah masyarakat. Potensi-potensi yang ada di daerah harus ditonjolkan dan ditingkatkan produksinya sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Pemerintah perlu melakukan upaya edukasi dan pendekatan kepada masyarakat sehingga Indonesia dapat menjadi rumah bersama bagi setiap orang dan pembangunan bisa semakin ditingkatkan di setiap wilayah di Indonesia.

Pembangunan Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Dalam usaha mengentaskan kemiskinan dimana penduduk miskin tersebar di ribuan pulau dengan berbagai etnis, agama, dan kultur, pemerintah harus menghilangkan paradigma-paradigma primordial yang ada selama ini di dalam pemerintahan. Pemerintah juga harus mengutamakan pembangunan di daerah pedesaan serta kawasan Indonesia di luar Jawa. Dengan memahami kondisi keberagaman Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, etnis, agama, dan kultur masyarakat, upaya mengentaskan kemiskinan dapat dilakukan dan pembangunan yang dicita-citakan dapat diusahakan di setiap wilayah Indonesia.

* Tulisan ini dimuat di Harian Mimbar Rakyat, Jumat, 3 Juni 2016 
**Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation (CePSA), Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung

Menatap Masa Depan Asia-Afrika Baru

Opini CePSA ini dirilis pasca pembukaan Konferensi Asia Afrika lalu dan sempat dikutip oleh beberapa media online dan cetak seperti Jakarta Post, Antara, dan Bisnis.com,. Berikut saya lampirkan versi lengkap dari Opini CePSA ini.

Menatap Masa Depan Asia-Afrika Baru

Oleh Sahat Martin Philip Sinurat*

Pidato Presiden Joko Widodo pada pembukaan Konferensi Asia Afrika 2015 kemarin ternyata mendapat sambutan hangat dari peserta KAA. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyinggung berbagai permasalahan yang saat ini sedang terjadi di negara-negara Asia dan Afrika. Beliau juga mengingatkan esensi KAA 1955, yakni gelora mendapatkan hak hidup sebagai bangsa merdeka dan menolak segala bentuk imperialisme, serta semangat menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap rakyat Asia-Afrika.

Dunia saat ini sarat dengan kesenjangan, ketidakadilan, dan kekerasan global. Beberapa kelompok negara mendominasi negara-negara lainnya. Sumber daya bumi dihabiskan oleh negara-negara kaya. Berbagai lembaga keuangan internasional justru dipakai untuk mencekik negara miskin dan berkembang. Aksi kekerasan secara sepihak dilakukan sekelompok negara tanpa mendapat larangan berarti dari badan dunia PBB. Presiden Jokowi memandang pentingnya tatanan dunia baru yang berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran. Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang kolektif dan Indonesia siap memainkan peran global sebagai kekuatan positif bagi perdamaian dan kesejahteraan.

Mewujudkan Kesejahteraan Asia-Afrika

Pidato Presiden Jokowi yang tegas di hadapan puluhan delegasi negara Asia-Afrika tentu harus dapat diwujudnyatakan. Untuk mewujudkan kesejahteraan, negara-negara Asia-Afrika harus berkolaborasi memerangi kemiskinan dan keterbelakangan serta memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Prof. W. A. Lewis, pendorong utama pertumbuhan ekonomi ialah upaya untuk berhemat, peningkatan pengetahuan dan penerapannya di bidang produksi, serta peningkatan jumlah modal. Negara Asia-Afrika yang lebih maju perlu menjalin kemitraan dengan negara lainnya untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Hal ini penting karena kebanyakan negara Afrika-Asia masih tertinggal jauh dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi. Kemitraan yang terjalin ini harus saling menguntungkan sehingga setiap negara saling bergantung dan terdapat relasi yang setara di antara masing-masing negara.

Pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan juga membutuhkan penerapan tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik. Sayangnya, sebagian besar negara-negara Asia-Afrika masih dilanda konflik dan gejolak internal. Akibatnya pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik dan pembangunan masih jauh dari harapan ideal.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Indonesia bersama negara-negara Asia-Afrika lainnya harus berperan aktif menyelesaikan berbagai permasalahan yang melanda negara-negara Asia-Afrika. Keterlibatan negara-negara Barat dalam penyelesaian konflik harus diambil-alih oleh negara-negara Asia-Afrika. Negara-negara Asia-Afrika harus dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sendiri tanpa terlalu bergantung pada negara-negara kaya dan maju. Dengan ini tidak timbul ketergantungan antara negara Asia-Afrika dan negara kaya dan maju sehingga bangsa-bangsa Asia-Afrika dapat berdiri sejajar sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Produk Domestik Bruto (PDB) kedua benua ini pada 2014 mencapai 51 persen dari PDB dunia. Jumlah penduduk Asia-Afrika mencapai dua pertiga dari total penduduk dunia. Jalur perdagangan di kedua benua ini padat dan rawan akan gangguan keamanan dan ketertiban. Prof. Cairncross menyatakan bahwa pembangunan bukanlah sekedar masalah memiliki sejumlah besar uang atau semata-mata fenomena ekonomi. Ia mencakup semua aspek perilaku masyarakat, termasuk penegakan hukum dan ketertiban. Pendapat Prof. Cairncross ini harus menjadi sorotan utama negara-negara Asia-Afrika. Semua negara Asia-Afrika harus bekerjasama mewujudkan jalur perdagangan dan transportasi Asia-Afrika yang damai dan aman, baik darat, laut, maupun udara.

Indonesia, India, dan Afrika Selatan sebagai Jembatan Asia-Afrika

Salah satu semangat KAA 1955 adalah menolak pembentukan dua blok ideologi: Blok Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat yang liberal dan Blok Timur di bawah pimpinan Uni Soviet yang komunis. Saat ini, pertarungan dunia tidak lagi berkutat pada blok ideologi saja melainkan juga ekonomi. Blok ekonomi dunia terbagi atas blok AS dan Blok Cina Rusia.

Sejalan dengan visi KAA, pemerintah Indonesia saat ini harus tetap berpegang pada kebijakan politik bebas aktif. Indonesia tidak perlu terjebak di tengah pertarungan ekonomi dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Ketimbang berpihak pada salah satu kekuatan, Indonesia sebaiknya membangun kekuatan ekonomi non-blok di antara negara-negara Asia-Afrika.

Indonesia, India, dan Afrika Selatan yang memiliki tren pertumbuhan ekonomi yang positif dapat menjadi motor bagi kekuatan ekonomi non-blok tersebut. Negara-negara Asia-Afrika harus melawan imperialis-kolonialis modern yang menjajah dengan kekuatan ekonomi. Ketiga negara ini dapat menjadi jembatan bagi terwujudnya kekuatan ekonomi baru Asia-Afrika yang damai, adil, dan setara.

India yang jumlah penduduknya terbanyak kedua di dunia adalah negara dengan ekonomi terbesar kesembilan di dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB). Bersama dengan Afrika Selatan, India merupakan anggota G-20 dan anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) yang saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sektor industri Afrika Selatan sangat maju dan merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar ke-25 di dunia. Data Bank Dunia menyebutkan pendapatan domestik bruto Afrika Selatan pada 2013 mencapai US$ 366,1 miliar. Capaian ini mendudukkan negara tersebut sebagai negara berpendapatan tinggi.

Indonesia adalah negara demokratis terbesar ketiga di dunia dan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Peran aktif Indonesia dalam KAA, Gerakan Non Blok, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memberikan nilai tersendiri bagi Indonesia di mata negara-negara Asia-Afrika. Indonesia dan sebagian besar negara Asia-Afrika selama ini memiliki kesamaan kepentingan, baik dalam bidang ekonomi maupun politik sehingga bisa dijadikan dasar motivasi untuk meningkatkan hubungan kerjasama.

Ketiga negara ini, Indonesia, India, dan Afrika Selatan adalah jembatan yang paling tepat menghubungkan negara-negara Asia-Afrika. Kekuatan ekonomi non-blok Asia-Afrika dapat menjadi kekuatan ekonomi baru selain hegemoni ekonomi dari AS, China, dan negara-negara kaya lainnya.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan bahwa Asia is engine of global growth, dan Africa is continent of hope. Negara-negara di kedua benua ini ke depannya harus menjalin investasi dua arah yang saling menguntungkan satu sama lain. Saatnya negara-negara Asia-Afrika berkolaborasi dan mewujudkan cita-cita bersama yang dirangkum Presiden Soekarno pada pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika, 60 tahun silam. Let a New Asia and a New Africa be Born!

*Penulis saat ini sedang menyelesaikan magister di Studi Pembangunan ITB dan merupakan Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation (CePSA)