Menghapus Kemiskinan*

Oleh: Sahat Martin Philip Sinurat**

Pembangunan nasional tidak boleh pandang bulu dan harus dirasakan semua rakyat Indonesia. Namun, salah satu permasalahan utama dalam pembangunan adalah sebagian rakyat Indonesia yang masih hidup di ambang garis kemiskinan. Padahal salah satu tanggung jawab dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu problem kehidupan manusia yang menghambat berjalannya pembangunan berkelanjutan.

Pada Konferensi Stockholm tahun 1972, Deklarasi Stockholm menyerukan perlunya komitmen, pandangan, dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia. Konsep lingkungan hidup manusia yang diperkenalkan menekankan perlunya langkah-langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, menghapuskan kemiskinan, dan menghilangkan kelaparan yang diderita sebagian besar manusia di negara berkembang. Dengan mengatasi kemiskinan, mutu kehidupan manusia akan ditingkatkan, dan berbagai macam akibat kemiskinan seperti penyakit, sanitasi, kurangnya ketersediaan air bersih, rendahnya tingkat pendidikan, dan lainnya juga akan bisa diatasi.

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, berbagai etnis, agama, dan kultur masing-masing memiliki tantangan tersendiri dalam mendorong terjadinya pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah sebagai pengawal pembangunan harus mengentaskan kemiskinan dengan menjadikan masyarakat miskin sebagai objek utama berbagai kebijakannya. Pembangunan harus dilakukan secara merata, tidak hanya di pulau-pulau utama seperti Jawa dan Sumatra yang selama bertahun-tahun telah menjadi pusat perekonomian Indonesia, namun juga di pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau lainnya.

Pembangunan yang (tidak) adil dan (tidak) merata

Pemerintah saat ini telah banyak menjalankan proyek pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Pembangunan bandara, pelabuhan, jalan, jalur kereta api, dan kawasan industri telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Pembangunan ini diharapkan dapat memicu masuknya investasi ke daerah-daerah bersangkutan. Dengan adanya investasi, diharapkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Sayangnya, pembangunan ini masih belum mengakomodir aspirasi dari masyarakat yang berada di lokasi pembangunan. Pembangunan infrastuktur yang dilakukan pemerintah terkesan hanya menguntungkan para pemilik modal dan segelintir kelompok saja. Kebijakan pemerintah yang seharusnya untuk meningkatkan daya saing masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, masih belum dijalankan dengan baik. Pemerintah juga belum memberi proporsi penggunaan lahan ekonomi yang jelas antara untuk masyarakat menengah ke bawah dengan para pemilik modal besar.

Beberapa proyek pembangunan seperti reklamasi pantai utara Jakarta, reklamasi Teluk Benoa, dan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dapat menjadi contoh ketidakadilan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Belum termasuk pembangunan-pembangunan di daerah yang tidak terekspos selama ini.  Pemerintah seperti memberi ruang yang luas bagi pemilik modal untuk berusaha, namun tidak memberikan porsi yang adil bagi masyarakat lainnya.

Jika seperti ini, masyarakat menengah ke bawah hanya akan menjadi penonton dari pembangunan infrastruktur yang terjadi di daerahnya masing-masing. Ketidakadilan dirasakan oleh masyarakat yang tidak memiliki modal. Pembangunan yang tidak merata juga dirasakan masyarakat di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Sumber daya alam wilayah ini dieksploitasi secara besar-besaran, namun hanya sedikit hasilnya yang dapat dirasakan oleh penduduk lokal.

Perpanjangan pengelolaan Freeport dan pembangunan Blok Masela menjadi contoh pembangunan yang diperebutkan oleh pejabat dan para cukong di belakangnya. Sementara masyarakat yang berada di sekitar kawasan sumber daya alam itu tetap melarat dan kesulitan melangsungkan kehidupannya. Aksi dari oknum-oknum pemerintahan juga memperparah kondisi yang sudah parah dengan sibuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya. Penyakit KKN yang sudah akut dan menyebar dari pusat hingga ke daerah, dinasti pemerintahan di berbagai daerah, dan aksi kekerasan demi memperjuangkan kursi kepemimpinan daerah seakan menunjukkan ketidaksiapan Indonesia dalam hidup bernegara dan berbangsa.

Utamakan Masyarakat

Pemerintah Indonesia harus kembali mengingat perannya sebagai pengawal pembangunan Indonesia. Pemerintah harus memberikan proporsi yang adil dan merata bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk mendatangkan investasi namun harus disertai juga dengan mempersiapkan daya saing masyarakat lokal. Permasalahan kemiskinan harus dijawab dengan membuat berbagai program yang sesuai dengan kultur lokal di tengah masyarakat. Potensi-potensi yang ada di daerah harus ditonjolkan dan ditingkatkan produksinya sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Pemerintah perlu melakukan upaya edukasi dan pendekatan kepada masyarakat sehingga Indonesia dapat menjadi rumah bersama bagi setiap orang dan pembangunan bisa semakin ditingkatkan di setiap wilayah di Indonesia.

Pembangunan Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Dalam usaha mengentaskan kemiskinan dimana penduduk miskin tersebar di ribuan pulau dengan berbagai etnis, agama, dan kultur, pemerintah harus menghilangkan paradigma-paradigma primordial yang ada selama ini di dalam pemerintahan. Pemerintah juga harus mengutamakan pembangunan di daerah pedesaan serta kawasan Indonesia di luar Jawa. Dengan memahami kondisi keberagaman Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, etnis, agama, dan kultur masyarakat, upaya mengentaskan kemiskinan dapat dilakukan dan pembangunan yang dicita-citakan dapat diusahakan di setiap wilayah Indonesia.

* Tulisan ini dimuat di Harian Mimbar Rakyat, Jumat, 3 Juni 2016 
**Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation (CePSA), Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung

Mencari Pahlawan Pembangunan Daerah

Oleh: Sahat Martin Philip Sinurat*

Pada pembukaan UUD 1945, tertulis “… kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, …”. Pembangunan nasional tidak boleh pandang bulu dan harus dirasakan “segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”. Rakyat Indonesia adalah fokus utama dari pembangunan. Tugas dari pemerintah adalah untuk melindungi serta melakukan pembangunan bagi segenap bangsa Indonesia.

Dalam melakukan tugasnya, pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, membutuhkan orang-orang yang siap berjuang dan berbuat untuk kepentingan bersama. Mereka bekerja dengan ikhlas, bahkan terkadang mengorbankan kepentingan mereka sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyebut orang-orang yang rela berjuang dan berkorban bagi orang lain sebagai pahlawan. Maka saat ini, di dalam pemerintahan pun kita sangat membutuhkan para pahlawan yang siap mengatur dan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat dan konstitusi.

Bukan Berkedok Pahlawan
Sayangnya, di tengah kebutuhan kita akan pahlawan pembangunan, ada saja orang-orang yang mengaku sebagai pahlawan namun justru membawa kesengsaraan. Mereka berkostum pahlawan padahal sebenarnya merekalah musuh yang harus dilawan. Ada yang mengesankan dirinya sebagai penyelamat, nyatanya justru membawa mudarat. Ada juga yang menunjukkan diri sebagai pembela keadilan, padahal mereka yang justru melakukan kesewenang-wenangan. Tidak jarang mereka juga menjadi perampok yang bertopeng pahlawan.

Mereka berkedok pahlawan, padahal pembangunan yang adil dan merata masih menjadi mimpi bagi jutaan rakyat Indonesia. Mereka berupaya menokohkan diri, padahal korupsi dan nepotisme menjadi aktivitas mereka sehari-hari. Mereka meneriakkan keadilan padahal mereka menutup mata terhadap ketidakadilan dan intoleransi yang terjadi di hadapan mereka. Mereka seakan bersahabat dengan rakyat, padahal sebenarnya berteman dan membantu para koruptor dan pengusaha hitam yang menghisap kesejahteraan rakyat.

Para penjahat bertopeng pahlawan ini menempati berbagai bidang pembangunan. Akibatnya hal-hal baik yang dilakukan pemerintah menjadi kusut karena tingkah laku mereka. Mereka mencari kesempatan di dalam kesempitan. Tidak jarang juga mereka menjadi pahlawan kesiangan.

Pahlawan berkedok ini sibuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya. Mereka menyebarkan virus penyakit KKN sehingga menjangkiti masyarakat. Mereka juga membenarkan berbagai cara; korupsi sekaligus berderma, mendukung padahal merendahkan, menolak sogokan padahal menerima.

Jeli Memilih Pahlawan
Untungnya, tidak semua orang mau menjadi penjahat berkedok pahlawan. Ada lebih banyak rakyat Indonesia yang ingin menjadi pahlawan sejati, pahlawan yang ikhlas berjuang dan berkorban bagi kepentingan bersama. Sebagian di antara mereka sudah dan sedang melakukan tugas kepahlawanannya. Mereka melawan korupsi, menolak ketidakadilan, dan menentang intoleransi. Mereka menyuarakan pentingnya etika, kejujuran, dan ketulusan. Mereka melindungi masyarakat tertindas. Mereka memikirkan nasib dan masa depan bersama, tidak hanya diri mereka sendiri.

Mereka menjadi pahlawan sesungguhnya. Mereka melanjutkan jejak para pejuang yang rela berkorban demi kehormatan dan kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia. Mereka menjadi pahlawan yang dibutuhkan dan dirindukan rakyat. Pemerintahan pun dapat berjalan baik di bawah kepemimpinan para pahlawan pembangunan ini.

Sebagian pahlawan sudah memulai pengabdiannya, namun masih banyak lagi yang masih menanti panggilan tugasnya. Oleh karena itu, rakyat memiliki peranan penting dalam menentukan siapa saja yang diberi wewenang untuk menjadi pemerintah. Menjadi waktu yang tepat bagi rakyat karena pemilihan kepala daerah serentak akan dilakukan beberapa bulan mendatang. Namun ada hal-hal yang harus dituntaskan di tengah masyarakat Indonesia sehingga saat pemilihan kepala daerah nanti, dapat ditempatkan pahlawan-pahlawan pembangunan yang siap membela dan berkorban bagi kepentingan masyarakat dan konstitusi.

Setiap rakyat Indonesia harus mampu menentukan pemimpin dengan tepat. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah tugas satu-dua hari. Tugas tersebut tidak dapat tuntas hanya dengan janji-janji saat kampanye ataupun lembaran uang kertas yang dibagikan menjelang pemilihan. Tugas pembangunan tersebut harus dilakukan bertahun-tahun dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki track record yang baik; berintegritas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan mencintai Indonesia. Rakyat Indonesia harus bisa menilai dengan kritis dan tidak mudah dipengaruhi oleh janji dan lembaran uang semata. Nasib pembangunan bagi rakyat Indonesia bukanlah berada di tangan pemerintah melainkan justru ada di atas tangan rakyat itu sendiri.

Beberapa bulan lagi, beberapa daerah di Indonesia termasuk kota dan kabupaten di Maluku akan melakukan Pilkada serentak 2017. Rakyat membutuhkan pahlawan pembangunan yang siap membawa perubahan bagi masyarakat. Dengan kekritisan dari rakyat dalam menentukan pemimpin yang akan mengisi pemerintahan, bukanlah impian jika beberapa tahun mendatang kita akan merasakan kebijakan-kebijakan yang adil bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah pekerjaan rumah yang mudah. Namun para pahlawan pembangunan akan mampu melakukannya di dalam pemerintah yang adil apabila didukung rakyat yang kritis dan peduli terhadap permasalahan bangsanya.

Opini ini dimuat di Harian Mimbar Rakyat Maluku, Senin, 25 April 2016
* Direktur Eksekutif dan Peneliti di Centre for People Studies and Advocation (CePSA)

Desentralisasi Korupsi

Tulisan ini dimuat di www.siperubahan.com

Saat Orde Lama dan Orde Baru, pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, telah tersentralisasi di pulau Jawa dan beberapa kota besar. Pembangunan di daerah lainnya tetap berjalan, namun tidak sepesat pembangunan di kawasan ini. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat akan ketimpangan pembangunan di daerah.

Pada masa Orde Lama, berbagai pemberontakan telah terjadi di daerah karena kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang dirasakan tidak berpihak kepada masyarakat di daerah. Saat Orde Baru, keluh kesah masyarakat dapat ditahan dengan tekanan dari pemerintah terhadap masyarakat dan media. Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, berbagai tuntutan masyarakat yang selama ini terpendam pun diangkat kembali. Buruknya pelaksanaan pemerintahan di daerah yang masih dilaksanakan secara sentralistik telah mendorong lahirnya otonomi daerah. Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan pembangunan yang tidak merata dan mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat di daerah dan pusat.

Otonomi daerah memiliki dasar hukum UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan pembangunan di daerah dapat dilakukan lebih luas, nyata dan bertanggungjawab. Adanya perimbangan fungsi dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah harapannya akan mendorong setiap daerah untuk dapat lebih mandiri, sejahtera, maju dan kompetitif. Pembangunan yang selama ini tersentralistik harapannya akan bisa digantikan dengan pembangunan yang merata dan terdesentralisasi.

Desentralisasi Korupsi

Otonomi daerah pada dasarnya memiliki makna strategis yang berkaitan erat dengan tata kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia. Otonomi daerah dapat mendorong terciptanya proses demokrasi di Indonesia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya peran masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, otonomi daerah juga diharapkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kemajuan pembangunan yang merata di setiap daerah. Banyak negara yang telah berhasil melalui kebijakan otonomi daerah. Namun terdapat juga negara-negara yang gagal karena kebijakan yang terdesentralisasi justru mengganggu pelayanan publik dan menimbulkan konflik dan gangguan dalam stabilitas sosial, ekonomi, dan politik.

Prof. Wihana Kirana Jaya, Msoc.Sc., Ph.D. dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi di UGM (2010) mengatakan bahwa sejumlah studi yang dilakukan terhadap negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di satu sisi telah mendorong terciptanya akuntabilitas anggaran, namun di sisi lain juga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memungkinkan terjadinya kontrol yang kuat dari para elit politik di daerah.

Dari pidato Guru Besar tersebut kita dapat melihat bahaya virus korupsi yang telah dan dapat terjadi akibat adanya otonomi daerah. Otonomi daerah yang dibuat untuk mendesentralisasi pembangunan justru mengakibatkan terjadinya desentralisasi korupsi. Puluhan kepala daerah telah tersangkut permasalahan korupsi. Yang terbaru, Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut juga telah menjadi tersangka dari beberapa kasus korupsi yang terjadi di daerahnya.

 Fakta ini diperkuat hasil survei yang dilaksanakan oleh Political and Economy Risk Consultancy pada tahun 2010 yang menyebutkan bahwa dari 16 negara yang berada di Asia Pasifik, Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat korupsi tertinggi. Di antara tujuh negara ASEAN, Singapura dan Malaysia berada pada urutan pertama negara yang tingkat korupsinya terendah, yakni hanya sekitar 1,07%. Selanjutnya disusul Filipina dengan tingkat korupsi 7%, dan Vietnam 7,11%. Indonesia berada di urutan terakhir dengan skor 8,32%.

Antikorupsi

Seorang pemimpin harus berintegritas dan bersikap adil dalam memimpin daerahnya. Walaupun pemimpin tersebut tidak dipilih oleh semua penduduk, namun ketika pemimpin tersebut telah terpilih, dia tidak menjadi pemimpin dari sebagian penduduk yang memilihnya, melainkan pemimpin atas semua penduduk di daerahnya. Begitu juga wakil rakyat yang terpilih tidak hanya mewakili para pemilihnya saja, namun juga semua penduduk di daerah pemilihannya. Etika dan moral ini harus ada dalam diri setiap pemimpin sehingga kapasitas inilah yang mereka cerminkan melalui pemikiran dan tindakan mereka.

Pemimpin yang baik, berintegritas, dan tegas akan membuat para bawahannya mengikuti tingkah laku pemimpinnya. Begitu juga pemimpin yang anti korupsi akan memberi keteladanan kepada bawahannya untuk juga anti korupsi. Tidak dapat dipungkiri, apabila tren ini dapat dipertahankan dan disebarkan ke masyarakat, pembangunan yang adil dan merata dapat dilakukan di setiap daerah. Akhirnya, otonomi daerah yang selama ini memberikan permasalahan baru bagi Indonesia, dapat berjalan dengan ideal dan pembangunan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan bisa terwujud bagi segenap rakyat Indonesia.

Memimpikan Keadilan Sosial

*Tulisan ini dimuat di Sinar Harapan pada tanggal 23 November 2013

http://www.sinarharapan.co/news/read/28420/memimpikan-keadilan-sosial

---------------------------

Menurut Saswinadi Sasmojo, pembangunan adalah suatu proses (atau suatu fenomena) perubahan. Pembangunan nasional berarti proses-proses perubahan yang ditempuh dan dilakukan atas dasar keinginan suatu masyarakat bangsa.

Masyarakat bangsa menjadi subjek pembangunan. Maksudnya, masyarakat bangsa memiliki peran utama dalam menentukan pembangunan apa yang ingin dilakukan, bagaimana upayanya, dan evaluasi serta rencana-rencana pengembangan pembangunan tersebut. Namun, dalam proses perjalanannya, pemerintah diberikan wewenang untuk mengawal pembangunan nasional tersebut agar sesuai dengan keinginan bersama.

Dalam konteks Indonesia, rakyat Indonesia menjadi subjek utama dari pembangunan. Dalam pembukaan UUD 1945, tertulis “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” Jelas tugas pemerintah adalah melindungi serta melakukan pembangunan bagi segenap bangsa Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi roh pembangunan Indonesia.

Pembangunan nasional tidak boleh pandang bulu dan harus dirasakan “segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”. Tugas ini semakin dipertegas pada sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah pembangunan nasional saat ini sudah berkeadilan sosial? Apakah pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengawal pembangunan Indonesia sudah melakukan tanggung jawabnya bagi “segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”?

Kesenjangan

Faktanya, pembangunan Indonesia masih belum sesuai dengan cita-cita founding fathers. Pembangunan nasional yang berkeadilan sosial masih menjadi mimpi bagi jutaan rakyat Indonesia yang tinggal di pedesaan dan jauh dari gemerlap pembangunan di kota-kota besar.

Kesenjangan pembangunan dirasakan antara perkotaan dan pedesaan sehingga mendorong ribuan warga desa melakukan urbanisasi ke kota demi kehidupan yang lebih layak. Desa-desa yang menjadi ujung tombak pertanian dan peternakan akhirnya hanya ditempati penduduk yang sudah berumur tua, sedangkan para pemudanya memilih mengadu nasib di kota. Wajarlah saat ini banyak komoditas pertanian dan peternakan yang tidak mampu lagi dipenuhi petani dan peternak Indonesia sehingga harus diimpor.

Pembangunan yang tidak berkeadilan sosial juga dirasakan masyarakat di Indonesia bagian tengah dan timur. Sumber daya alam wilayah ini dieksploitasi secara besar-besaran, namun hanya sedikit hasilnya yang dapat dirasakan penduduk lokal. Perindustrian dipusatkan di Pulau Jawa sehingga mendorong rakyat dari luar Jawa untuk berlomba-lomba pindah dan bekerja di Jawa.

Pembangunan yang sangat jauh tertinggal bahkan sangat dirasakan di pulau-pulau kecil Indonesia ataupun daerah-daerah perbatasan yang notabene merupakan halaman depan rumah besar bernama Indonesia.

Ini berbanding terbalik dengan salah satu negara jiran kita, Malaysia. Pemerintah Malaysia justru memoles pulau-pulau ataupun daerah perbatasannya menjadi halaman depan yang menarik sehingga mengundang banyak wisatawan asing singgah ke sana. Sayang, visi ini masih sangat susah dicari dari pemerintah negara kita.

Ketimbang memikirkan pembangunan nasional yang adil bagi segenap rakyat, pemerintah Indonesia justru sibuk dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro segenap rakyat. Kebijakan mobil murah, investasi sumber daya alam Indonesia bagi pemodal asing, peraturan perundang-undangan yang intoleran, dan banyak kebijakan lainnya.

Belum lagi aksi dari oknum-oknum pemerintahan yang justru sibuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya semakin mengembangkan rasa pesimistis rakyat Indonesia kepada pemerintah yang dipilihnya.

Penyakit KKN yang sudah akut dan menyebar dari pusat hingga daerah, dinasti pemerintahan di berbagai daerah, dan aksi kekerasan demi memperjuangkan kursi kepemimpinan seperti yang baru saja terjadi di persidangan Mahkamah Konstitusi seakan menunjukkan ketidaksiapan Indonesia dalam hidup bernegara dan berbangsa.

Menjelang pemilihan umum yang tinggal hitungan bulan, masyarakat diberi kenyataan yang pelik. Memilih tidak menggunakan hak suaranya karena sudah pesimistis akan hadirnya pembangunan yang ideal, ataukah tetap menggunakan hak suaranya, namun kembali harus tertipu dan tidak mendapatkan pembangunan yang sesuai harapannya selama lima tahun ke depan.

Layaknya buah simalakama, kedua pilihan tersebut tidak akan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan roh pembangunan nasional. Apakah rakyat hanya akan menjadi penonton di tengah pertarungan oknum-oknum yang ingin memperebutkan kekayaan Indonesia?

Butuh Negarawan

Sesuai definisi yang disampaikan Saswinadi Sasmojo, pembangunan nasional harus sesuai dengan keinginan suatu masyarakat bangsa. Dalam konteks keindonesiaan, masyarakat yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan dipersatukan oleh satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Satu kebangsaan disumpahkan pada 28 Oktober 1928 di Jakarta.

Salah satu poin Sumpah Pemuda menyatakan, “Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.” Sejak saat itu, ragam bangsa di Nusantara; Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Flores, Ambon, Dayak, Toraja, Bugis, Asmat, dan lainnya, membaur menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia.

Kenyataan satu bangsa ini harus dipahami pemerintah Indonesia sebagai pengawal pembangunan bagi “segenap bangsa Indonesia”. Pemerintahan baik pusat maupun daerah dipilih dan ditentukan oleh rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki peranan penting dalam menentukan siapa saja yang diberi wewenang untuk menjadi pemerintah.

Menjadi waktu yang tepat bagi rakyat karena pemilihan umum akan dilakukan beberapa waktu mendatang. Namun, ada hal-hal yang harus dituntaskan di tengah masyarakat Indonesia sehingga saat pemilihan umum nanti, dapat ditempatkan negarawan-negarawan yang berkeadilan sosial, baik di bangku legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun perangkat-perangkat pemerintah lainnya.

Isu-isu primordial harus dihapuskan dari pemikiran segenap bangsa Indonesia. Dengan semangat kebersamaan dan kebinekaan, setiap rakyat Indonesia harus berpikir untuk membangun seluruh tumpah darah Indonesia, tidak hanya suku, etnis, agama, ataupun golongannya.

Apabila setiap rakyat Indonesia sudah memiliki kesadaran yang sama, rakyat tersebut tentu akan memilih wakil yang tepat untuk ditempatkan di bangku pemerintahan. Rakyat harus memilih negarawan yang berkeadilan sosial, yang siap membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Tidak lepas dari itu, setiap rakyat Indonesia harus diajak merefleksi ke belakang dan melihat jauh ke depan. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah tugas satu-dua hari. Tugas tersebut juga tidak dapat tuntas hanya dengan janji-janji saat kampanye ataupun lembaran uang kertas yang dibagikan menjelang pemilihan.

Tugas pembangunan tersebut harus dilakukan bertahun-tahun dan hanya bisa dilakukan orang-orang yang memiliki track record yang baik; berintegritas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan yang paling utama mencintai Indonesia.

Rakyat Indonesia harus bisa menilai dengan kritis dan tidak mudah dipengaruhi janji dan lembaran uang semata. Nasib pembangunan bagi rakyat Indonesia bukanlah berada di tangan pemerintah, melainkan justru ada di atas tangan rakyat itu sendiri. Kekritisan rakyat adalah jawaban dalam menentukan pemimpin yang tepat, pemimpin yang memiliki karakter negarawan yang berkeadilan sosial.

Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan kekritisan dari rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpin yang akan mengisi pemerintahan, bukanlah impian jika beberapa tahun mendatang kita akan merasakan kebijakan-kebijakan yang adil bagi “segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”.

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah pekerjaan rumah yang mudah. Namun, pemerintah yang adil serta didukung rakyat yang kritis dan menjunjung kebinekaan pasti akan bisa mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan sosial. Semoga!

Enam Tahun, Selanjutnya Apa?

Enam tahun, masa pembentukan di Kawah Candradimuka, Laboratorium Kehidupan, Kampus Ganesha, Institut Teknologi Bandung.

Enam tahun, proses belajar dalam indahnya suka dan duka, senang dan sedih, serta ringan dan berat.

Enam tahun, waktu yang tidak cepat, juga tidak lama.

Enam tahun, selanjutnya apa?

 

Naik kereta dari Medan ke Rantauprapat dan melihat alam di sepanjang jalur rel kereta. Menyaksikan jutaan pepohonan yang terhampar luas, diselingi rumah-rumah kecil terkadang gubuk. Ada yang dilapisi dinding bersemen, terkadang hanya batu bata telanjang, dan tidak jarang hanya diselumuti papan juga triplek.

Enam tahun merasakan fasilitas kuliah, selanjutnya apa?

Menyeberangi jembatan di jalanan Medan, terbentang lebarnya sungai Babura dan Deli. Terpampang bantaran sungai yang penuh warna. Ibu-ibu yang mencuci bajunya sampai bersih dengan air sungai yang kotor. Anak-anak kecil yang bersukaria mandi di pinggiran sungai. Rumah-rumah kumuh dengan baju-baju yang dijemur di depan rumah, tidak dapat dibedakan mana yang sudah dicuci dengan yang belum dicuci. Para pemuda dan kaum ayah yang pergi pagi dan pulang malam, menarik becak ataupun menjadi kuli bangunan, demi sesuap nasi esok hari.

Enam tahun menikmati indahnya pendidikan di kota Bandung, selanjutnya apa?

Bagaimana lagi kabar masyarakat di pedalaman Sumatera Selatan, ataupun kondisi rakyat di perbatasan Indonesia-Malaysia?

Siapakah yang tahu suka-duka anak pertiwi di pulau-pulau kecil Indonesia ataupun cerita senang-sedih putra-putri tanah air di Papua ataupun Sulawesi?

Enam tahun, waktu yang tidak cepat, juga tidak lama.

Apakah waktu tersebut telah menyiapkan masa yang bermakna?

Ataukah hanya akan menjadi kesia-siaan belaka?

Enam tahun masa menimba ilmu dan pengetahuan serta mencari permasalahan dan solusinya. Namun selama enam tahun itu juga, rumah-rumah di sepanjang rel kereta api Medan-Rantauprapat tetaplah diselimuti batu-bata dan papan-triplek. Bantaran sungai Babura dan Deli masih juga dihias oleh rumah-rumah kumuh dan keluarga yang menikmati bersihnya air sungai yang kotor. Bagaimana juga kabar masyarakat di pedalaman Sumatera Selatan, rakyat di perbatasan Indonesia-Malaysia, anak pertiwi di pulau-pulau kecil Indonesia, ataupun putra putri tanah air di Papua ataupun Sulawesi?

Maka,

Enam tahun, selanjutnya apa???

Rabu, 18 Juli 2012

Sepanjang Rel Kereta Api Medan-Rantauprapat

Berita Hari Ini

BERITA HARI INI

1 Juli 2011.

Berita hari ini.

Di Garut ditemukan satu keluarga yang menderita lumpuh. Emun (55) beserta ketiga anaknya, Adah (30), Aah (28), dan Yudi (21) mengalami kelumpuhan sejak beberapa tahun yang lalu. Keseharian mereka hanya diisi dengan berbaring di tempat tidur. Selama ini, Haryati (50), istri Emun yang merawat suami dan ketiga anaknya. Keempat penderita kelumpuhan ini tinggal dalam satu panggung yang tampak kumuh dan tidak terurus.

Berita hari ini.

Seorang mantan anak jalanan mendirikan sekolah gratis di kawasan Terminal Depok. Pada tahun 2000, Nurrohim sengaja mendirikan tempat belajar di beranda mesjid Terminal Depok. “Tak ada diskriminasi dalam pendidikan”, katanya dengan semangat. Tidak hanya anak jalanan, pengamen dan anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu ikut bergabung menimba ilmu di sini dengan jumlah saat ini mencapai dua ribu orang mulai dari tingkat usia dini hingga SMA.

Biaya operasional sekolah gratis ini semula dari warung milik Nurrohim, tapi kini ada bantuan juga dari badan zakat, dan penjualan barang rongsokan. Pengajarnya adalah relawan yang rela mengajar tanpa pamrih/tidak dibayar. Meski begitu mereka bangga bisa berbuat sesuatu untuk sesama. Usaha Nurrohim tidak sia-sia, beberapa anak berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri, ataupun diterima di perguruan tinggi negeri. Terbentang angan Nurrohim untuk membangun rumah sakit dan perguruan tinggi yang semua tenaga dan anak didiknya direkrut dari anak-anak jalanan dan kurang mampu.

Berita hari ini.

Empat orang TKI asal Lampung terancam dihukum gantung di Malaysia. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Setiojo, keempat TKI  ini diancam hukuman mati akibat tuduhan pengeroyokan hingga mati terhadap seorang preman atau perampok di Negara Bagian Perak Malaysia. Proses hukum keempat WNI yang diketahui menjadi TKI secara ilegal ini telah berlangsung setahun terakhir ini.

Berita hari ini, sebagian besar masyarakat petani di beberapa kecamatan Kabupaten Mojokerto, saat ini sedang dilanda keresahan. Pasalnya tanaman padi milik para petani terancam gagal panen karena sedang diserang hama wereng. Hal ini menimbulkan rasa khawatir dan keresahan bagi para petani. Bila hama ini tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan gagal panen secara massal di kawasan ini. Persediaan padi dan beras akan terancam, dan perekonomian para petani juga akan terganggu.

Berita hari ini.

Perdana Menteri Perancis, Francois Fillon mengungkapkan kekagumannya akan budaya Indonesia. Hal ini disampaikan saat memberi Kuliah Umum di Universitas Indonesia, hari ini.

“Leluhur orang Indonesia banyak meninggalkan monumen-monumen yang indah seperti Borobudur dan Prambanan. Bangunan yang juga merupakan peradaban dari bangsa ini. Hasil peradaban tersebut telah menjadi sebuah warisan budaya yang beragam dan sukses menjadi daya tarik bagi para turis, di antaranya 150 ribu orang Perancis. Karena itu, sudah semestinya dijaga,” kata Fillon. “Saya sangat bangga karena daerah di Indonesia memiliki kekhasan dari satu etnis, satu provinsi bahkan satu pulau dimana tempat tinggal, produksi, adat istiadatnya merupakan juga peninggalan yang tidak dapat dipungkiri,” ungkap Fillon.

Berita hari ini.

Kasus century, mafia peradilan, dan lainnya masih teronggok tanpa kejelasan kapan akan diselesaikan. Nasib korban Lapindo masih terkatung-katung. Pegawai Freeport berdemo di Papua meminta kenaikan gaji. Korban bencana alam Tarutung masih menanti uluran tangan dari pemerintah dan masyarakat. Beribu TKI menanti namanya dipanggil oleh peradilan Arab Saudi. Tempe, jengkol, Reog Ponorogo, dan batik telah diklaim/dipatenkan oleh negara asing dan budaya/milik Indonesia lainnya telah siap untuk diklaim juga.

Berita hari ini,

Beribu siswa SMA telah lulus SNMPTN dan siap menempuh pendidikan di universitas. Beribu lulusan universitas telah siap menempuh kehidupan di dalam masyarakat. Sebuah kabupaten di Kalimantan memberikan jaminan kesehatan gratis dan pendidikan gratis hingga SMA kepada penduduknya. Beberapa orang mahasiswa melakukan pendidikan gratis kepada anak jalanan di pinggiran kota Bandung. Seorang dokter mengadakan pengobatan gratis bagi penduduk yang tidak mampu. Kekayaan budaya Indonesia diakui kancah internasional.

Berita hari ini,

Masih ada kebaikan, semangat, dan kejujuran di Indonesia kita tercinta yang siap mengalahkan dan mengenyahkan kebobrokan, kemiskinan, dan ketidakadilan dari bumi Sabang-Merauke. Masih ada anak-anak pertiwi yang memiliki keinginan untuk membangun negeri, merintis jalan menuju kebangkitan dan membuka pintu-jendela keadilan, menghidupkan lagi aroma tawa dan sukacita dari setiap anak bangsa, setiap manusia yang bertanah-airkan merah putih.

Berita hari ini.

Masih ada anda dan saya, yang pada waktu selanjutnya akan mengisi “berita hari ini”. “Berita hari ini” manakah yang akan anda dan saya akan pilih? “Berita hari ini” yang memberikan kesesakan dan tangis bagi anak bangsa yang lain? Ataukah “berita hari ini” yang akan memberikan harapan dan tawa bagi setiap orang yang membacanya? Keputusan itu ada di tangan anda dan saya.

Berita hari ini.

Jalan menuju kemajuan/kemunduran bangsa telah ada sejak lama dan siap ditempuh siapa saja. Jalan mana yang anda dan saya tempuh? Jalan menuju kemajuan yang telah ditempuh para tokoh besar Indonesia, Nurrohim, ataupun sang dokter? Atau jalan menuju kemunduran yang telah ditempuh para koruptor ataupun mafia peradilan?

Semoga langkah dan pilihan yang anda dan saya ambil akan membawakan sukacita dan kesenangan bagi siapapun yang merasakannya. Semoga.

Selamat menjalani “berita hari ini”.

^^

*Berita-berita di atas diambil dari kompas.com dan liputan6.com