Jadi Calon Wakil Rakyat Harus Punya Banyak Duit?

"Sudah siapkan berapa milyar? Paling tidak kamu harus siapkan sekitar 3-4milyar!"

"Kalau hanya punya 100-200juta, sebaiknya jangan maju caleg, sia-sia."

"Untuk jadi caleg DPRD butuh minimal 500juta, bahkan ada yang menyiapkan milyaran rupiah, apalagi kalau maju ke pusat."

"Kami sekarang meminta uang dari caleg, karena toh nanti pasti kami akan dilupakan jika caleg itu terpilih."

Sudah beberapa bulan, saya didukung keluarga, teman, simpatisan, dan relawan melaksanakan kampanye sebagai calon DPD RI dapil Riau. Pernyataan-pernyataan seperti di atas sudah akrab di telinga kami. Maksudnya jelas. Menjadi calon wakil rakyat membutuhkan dana yang banyak. Maka yang bermodal sedikit, sebaiknya mundur saja agar tidak sia-sia. Apakah benar harus demikian?

Setiap mendengar pernyataan di atas, baik dari masyarakat ataupun sesama caleg, saya selalu tertegun. Apakah di masa mudanya dulu, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, atau Leimena juga mengalami hal yang sama? Apakah idealisme pengabdian mereka kemudian harus berhadapan dengan realita, bahwa rakyat ternyata belum tentu membutuhkan pengabdian mereka, melainkan uang mereka?

Pastinya apa yang mereka hadapi tidak sama dengan yang kita hadapi saat ini. Zaman itu, mereka tidak harus menyiapkan dana ratusan juta bahkan milyaran untuk dapat mengabdi. Rakyat memilih mereka dengan hati, bukan karena materi. Yang harus mereka siapkan adalah kapasitas diri untuk mengabdi. Sehingga kemudian, mereka tidak lagi berpikir untuk memperbanyak harta pribadi, melainkan fokus memikirkan keberlangsungan nasib negeri.

Dan sejarah mencatat bukti bahwa mereka fokus mengabdi dan bukan memperkaya diri. Bung Karno di masa tuanya harus meminjam uang untuk menikahkan anaknya. Bung Hatta tidak mampu membeli sepatu bally idamannya. Leimena pun harus meminjam jas dan dasi saat mengikuti perundingan damai dengan perwakilan negara lain.

Mereka tidak harus menghamburkan uang demi dapat mengabdi. Sehingga setelah mendapatkan tanggungjawab, diri mereka berupaya memberikan dedikasi bukannya memikirkan nasib sendiri.

Tentunya hal yang sama pun kita harapkan saat ini. Masyarakat memilih orang yang tepat untuk mewakilkannya, baik sebagai eksekutif ataupun legislatif. Memilih seorang calon bukan karena melihat isi kantongnya, melainkan apa yang ada di benaknya. Mengukur kapasitas calon berdasarkan rekam jejaknya, bukan berdasarkan janji atau duitnya.

Lagipula politik uang dan politik transaksional justru akan menjadi pendidikan politik yang tidak baik bagi rakyat. Selain itu, justru politik uang adalah tindakan yang merendahkan pemilih, karena dalam demokrasi, suara rakyat sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Tidak bisa dibandingkan dengan angka Rp. 100.000, Rp. 200.000, ataupun Rp. 500.000.

Maka saya pun berkomitmen hal yang sama. Menjadi calon bukan karena saya punya dana yang banyak. Bahkan dalam kampanye ini, saya disokong oleh banyak pihak. Mereka bergotongroyong, sehingga saya tetap dapat melangkah hingga hari ini.

Saya menjadi calon karena saya ingin rakyat punya alternatif pilihan. Bahwa ada generasi muda yang bersedia mendedikasikan dirinya untuk pengabdian. Agar rakyat tidak lagi dikecewakan karena salah pilihan. Itulah keinginan saya, dan juga tanggung jawab saya ke depan.

Rakyat adalah raja, dan para calon wakil rakyat adalah pelayannya. Saat ini raja sedang menentukan siapa yang tepat menjadi pelayan raja. Maka pelayan yang baik bukan dipilih karena banyak uangnya, melainkan karena dapat dipercaya dan dapat memberikan pengabdian dan pelayanan yang terbaik.

Kita ingin rakyat memilih berdasarkan hati, bukan materi. Sehingga wakil rakyat yang terpilih nantinya akan selalu mengabdi, bukan memperkaya diri.

Tolak politik uang, untuk Indonesia yang lebih baik.

Teriring doa dan salam hangat,
Sahat Martin Philip Sinurat, S.T, M.T
Calon DPD RI dapil Riau no. urut 43

Menghapus Kemiskinan*

Oleh: Sahat Martin Philip Sinurat**

Pembangunan nasional tidak boleh pandang bulu dan harus dirasakan semua rakyat Indonesia. Namun, salah satu permasalahan utama dalam pembangunan adalah sebagian rakyat Indonesia yang masih hidup di ambang garis kemiskinan. Padahal salah satu tanggung jawab dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu problem kehidupan manusia yang menghambat berjalannya pembangunan berkelanjutan.

Pada Konferensi Stockholm tahun 1972, Deklarasi Stockholm menyerukan perlunya komitmen, pandangan, dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia. Konsep lingkungan hidup manusia yang diperkenalkan menekankan perlunya langkah-langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, menghapuskan kemiskinan, dan menghilangkan kelaparan yang diderita sebagian besar manusia di negara berkembang. Dengan mengatasi kemiskinan, mutu kehidupan manusia akan ditingkatkan, dan berbagai macam akibat kemiskinan seperti penyakit, sanitasi, kurangnya ketersediaan air bersih, rendahnya tingkat pendidikan, dan lainnya juga akan bisa diatasi.

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, berbagai etnis, agama, dan kultur masing-masing memiliki tantangan tersendiri dalam mendorong terjadinya pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah sebagai pengawal pembangunan harus mengentaskan kemiskinan dengan menjadikan masyarakat miskin sebagai objek utama berbagai kebijakannya. Pembangunan harus dilakukan secara merata, tidak hanya di pulau-pulau utama seperti Jawa dan Sumatra yang selama bertahun-tahun telah menjadi pusat perekonomian Indonesia, namun juga di pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau lainnya.

Pembangunan yang (tidak) adil dan (tidak) merata

Pemerintah saat ini telah banyak menjalankan proyek pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Pembangunan bandara, pelabuhan, jalan, jalur kereta api, dan kawasan industri telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Pembangunan ini diharapkan dapat memicu masuknya investasi ke daerah-daerah bersangkutan. Dengan adanya investasi, diharapkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Sayangnya, pembangunan ini masih belum mengakomodir aspirasi dari masyarakat yang berada di lokasi pembangunan. Pembangunan infrastuktur yang dilakukan pemerintah terkesan hanya menguntungkan para pemilik modal dan segelintir kelompok saja. Kebijakan pemerintah yang seharusnya untuk meningkatkan daya saing masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, masih belum dijalankan dengan baik. Pemerintah juga belum memberi proporsi penggunaan lahan ekonomi yang jelas antara untuk masyarakat menengah ke bawah dengan para pemilik modal besar.

Beberapa proyek pembangunan seperti reklamasi pantai utara Jakarta, reklamasi Teluk Benoa, dan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dapat menjadi contoh ketidakadilan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Belum termasuk pembangunan-pembangunan di daerah yang tidak terekspos selama ini.  Pemerintah seperti memberi ruang yang luas bagi pemilik modal untuk berusaha, namun tidak memberikan porsi yang adil bagi masyarakat lainnya.

Jika seperti ini, masyarakat menengah ke bawah hanya akan menjadi penonton dari pembangunan infrastruktur yang terjadi di daerahnya masing-masing. Ketidakadilan dirasakan oleh masyarakat yang tidak memiliki modal. Pembangunan yang tidak merata juga dirasakan masyarakat di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Sumber daya alam wilayah ini dieksploitasi secara besar-besaran, namun hanya sedikit hasilnya yang dapat dirasakan oleh penduduk lokal.

Perpanjangan pengelolaan Freeport dan pembangunan Blok Masela menjadi contoh pembangunan yang diperebutkan oleh pejabat dan para cukong di belakangnya. Sementara masyarakat yang berada di sekitar kawasan sumber daya alam itu tetap melarat dan kesulitan melangsungkan kehidupannya. Aksi dari oknum-oknum pemerintahan juga memperparah kondisi yang sudah parah dengan sibuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya. Penyakit KKN yang sudah akut dan menyebar dari pusat hingga ke daerah, dinasti pemerintahan di berbagai daerah, dan aksi kekerasan demi memperjuangkan kursi kepemimpinan daerah seakan menunjukkan ketidaksiapan Indonesia dalam hidup bernegara dan berbangsa.

Utamakan Masyarakat

Pemerintah Indonesia harus kembali mengingat perannya sebagai pengawal pembangunan Indonesia. Pemerintah harus memberikan proporsi yang adil dan merata bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk mendatangkan investasi namun harus disertai juga dengan mempersiapkan daya saing masyarakat lokal. Permasalahan kemiskinan harus dijawab dengan membuat berbagai program yang sesuai dengan kultur lokal di tengah masyarakat. Potensi-potensi yang ada di daerah harus ditonjolkan dan ditingkatkan produksinya sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Pemerintah perlu melakukan upaya edukasi dan pendekatan kepada masyarakat sehingga Indonesia dapat menjadi rumah bersama bagi setiap orang dan pembangunan bisa semakin ditingkatkan di setiap wilayah di Indonesia.

Pembangunan Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Dalam usaha mengentaskan kemiskinan dimana penduduk miskin tersebar di ribuan pulau dengan berbagai etnis, agama, dan kultur, pemerintah harus menghilangkan paradigma-paradigma primordial yang ada selama ini di dalam pemerintahan. Pemerintah juga harus mengutamakan pembangunan di daerah pedesaan serta kawasan Indonesia di luar Jawa. Dengan memahami kondisi keberagaman Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, etnis, agama, dan kultur masyarakat, upaya mengentaskan kemiskinan dapat dilakukan dan pembangunan yang dicita-citakan dapat diusahakan di setiap wilayah Indonesia.

* Tulisan ini dimuat di Harian Mimbar Rakyat, Jumat, 3 Juni 2016 
**Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation (CePSA), Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung

Pendidikan Politik Menjelang Pemilu 2014

Tulisan ini dimuat di www.siperubahan.com

Rakyat Indonesia menjadi subjek utama dari pembangunan. Pembangunan nasional tidak boleh pandang bulu dan harus dirasakan “segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”. Sayangnya, pembangunan Indonesia masih belum sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Pemilihan Umum yang telah diadakan tiga kali setelah reformasi 1998 sepertinya masih belum menjawab jeritan masyarakat. 

Banyak kasus korupsi yang justru menjerat para pemimpin daerah dan nasional yang seharusnya menjadi contoh teladan dalam meniadakan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjamur pada masa Orde Baru. Para pemimpin di pemerintahan yang seharusnya memberikan manfaat dan mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan justru memberikan mudarat dan menunjukkan citra yang buruk dan tidak adil.

Virus korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2010 telah merilis data yang menunjukkan bahwa salah satu penyumbang kerugian negara adalah korupsi keuangan daerah yang dilakukan oknum DPRD dan Kepala Daerah. Fakta ini telah menjadi evaluasi kritis bagi masyarakat tentang etika moral yang dimiliki oleh kepala daerah dan oknum-oknum pemerintahan. Ketimbang melakukan sumpah jabatan mereka dengan berintegritas, mereka justru mencuri dari kas negara dan kantong penduduk. Bukannya berusaha melakukan pembangunan yang adil dan merata bagi masyarakat, mereka justru berusaha memperkaya diri dan golongannya. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebaikan, dan integritas telah hilang atau mungkin tidak pernah ada di dalam diri para pemimpin ini.

Rakyat sendiri sebagai subjek demokrasi nyatanya belum siap untuk berdemokrasi. Demokrasi menuntut peran aktif dari masyarakat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin daerah maupun nasional. Namun, kondisi masyarakat, kemiskinan dan rendahnya pendidikan, membuat mereka mudah diperalat dan diarahkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan. Suara masyarakat diarahkan untuk memilih calon yang tidak memiliki kapasitas. Sayangnya, masyarakat tidak mampu mengkritisinya karena faktor perut (kemiskinan) dan rendahnya tingkat pendidikan mereka. Layaknya virus, apabila korupsi ini dibiarkan berlarut-larut, akan menyebabkan penyakit ini semakin sulit untuk disembuhkan, bahkan menyebar ke setiap sendi kehidupan masyarakat.

Kondisi ini juga setali tiga uang dengan para calon pemimpin. Melihat faktor psikologis masyarakat yang terkadang menuntut “apa yang diberikan” saat kampanye, para calon pemimpin ini mengeluarkan uang demi menjawab permintaan para pemilihnya. Mereka berpikir itu adalah cara instan untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Pemilihan kepala daerah maupun legislatif akhirnya diwarnai dengan politik uang yang membodohi masyarakat awam.

Pendidikan Politik

Peran aktif masyarakat sangat besar untuk memilih kepala daerah atau nasional maupun anggota legislatif karena masyarakat menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat harus dicerdaskan sehingga tidak mudah diperalat oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan. Menjelang pemilihan umum yang tinggal hitungan hari, masyarakat diberi pilihan yang pelik. Memilih tidak menggunakan hak suaranya karena sudah pesimis akan hadirnya pembangunan yang ideal, ataukah tetap menggunakan hak suaranya, namun kembali harus tertipu dan tidak mendapatkan pembangunan yang sesuai harapannya selama lima tahun ke depan. Layaknya buah simalakama, kedua pilihan tersebut tidak akan akan memberikan pembangunan yang adil dan merata bagi masyarakat.

Menjawab itu, pendidikan politik harus dilakukan bagi penduduk yang miskin dan tingkat pendidikannya masih rendah. Pendidikan politik menjelang pemilihan umum ini harus diupayakan karena kunci terjadi pembangunan nasional yang dicita-citakan bergantung kepada hasil dari pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Apabila masyarakat belum cerdas untuk memilih, maka orang-orang tidak baik akan lebih mudah masuk ke dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, masyarakat harus paham dan dicerdaskan sehingga dapat memilih pemimpin yang tepat.

Masyarakat yang cerdas dalam politik akan mendukung tumbuhnya kehidupan demokrasi yang diidamkan. Masyarakat yang cerdas dan berintegritas akan memilih pemimpin yang cerdas dan berintegritas. Beberapa pemilihan kepala daerah telah menjadi contoh pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cerdas tanpa terpengaruh dengan politik uang. Kepala daerah yang terpilih dengan sistem yang baik ini pada akhirnya tidak punya utang atau janji kampanye kepada para sponsor dan pengusaha yang memberikan dana kampanye serta tidak perlu korupsi untuk mengganti biaya kampanye. Pemerintah yang lahir dari pemilihan yang ideal ini akan fokus pada pembangunan yang diidam-idamkan segenap rakyat Indonesia.

Lembaga-lembaga masyarakat harus berperan aktif melakukan pembinaan dan pelatihan politik kepada masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Partai politik seharusnya juga melakukan pembinaan politik terhadap para anggotanya dan tidak hanya mengutamakan kepentingan partai saja. Partai politik harus mendidik kader-kader partainya agar memiliki nilai-nilai integritas, keadilan, kejujuran, dan rasa nasionalisme yang kuat sehingga tidak membedakan suku, agama, gender, dan golongan.

Pemerintahan baik pusat maupun daerah dipilih dan ditentukan oleh rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki peranan penting dalam menentukan siapa saja yang diberi wewenang untuk menjadi pemerintah. Menjadi waktu yang tepat bagi rakyat karena pemilihan umum akan dilakukan beberapa waktu mendatang. Apabila rakyat cerdas memilih, maka dapat ditempatkan negarawan yang berkeadilan sosial, yang siap membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Tidak lepas dari itu, setiap rakyat Indonesia harus diajak merefleksi ke belakang dan melihat jauh ke depan. Tugas membangun bangsa bukanlah tugas satu-dua hari. Tugas ini juga tidak dapat tuntas hanya dengan janji-janji saat kampanye ataupun lembaran uang kertas yang dibagikan menjelang pemilihan. Tugas pembangunan tersebut harus dilakukan bertahun-tahun dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang yang baik; berintegritas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat nasionalisme.

Rakyat Indonesia harus bisa menilai dengan kritis dan tidak mudah dipengaruhi oleh janji dan lembaran uang semata. Kekritisan rakyat adalah jawaban dalam menentukan pemimpin yang tepat, pemimpin yang memiliki karakter negarawan yang berkeadilan sosial.

Memimpikan Keadilan Sosial

*Tulisan ini dimuat di Sinar Harapan pada tanggal 23 November 2013

http://www.sinarharapan.co/news/read/28420/memimpikan-keadilan-sosial

---------------------------

Menurut Saswinadi Sasmojo, pembangunan adalah suatu proses (atau suatu fenomena) perubahan. Pembangunan nasional berarti proses-proses perubahan yang ditempuh dan dilakukan atas dasar keinginan suatu masyarakat bangsa.

Masyarakat bangsa menjadi subjek pembangunan. Maksudnya, masyarakat bangsa memiliki peran utama dalam menentukan pembangunan apa yang ingin dilakukan, bagaimana upayanya, dan evaluasi serta rencana-rencana pengembangan pembangunan tersebut. Namun, dalam proses perjalanannya, pemerintah diberikan wewenang untuk mengawal pembangunan nasional tersebut agar sesuai dengan keinginan bersama.

Dalam konteks Indonesia, rakyat Indonesia menjadi subjek utama dari pembangunan. Dalam pembukaan UUD 1945, tertulis “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” Jelas tugas pemerintah adalah melindungi serta melakukan pembangunan bagi segenap bangsa Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi roh pembangunan Indonesia.

Pembangunan nasional tidak boleh pandang bulu dan harus dirasakan “segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”. Tugas ini semakin dipertegas pada sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah pembangunan nasional saat ini sudah berkeadilan sosial? Apakah pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengawal pembangunan Indonesia sudah melakukan tanggung jawabnya bagi “segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”?

Kesenjangan

Faktanya, pembangunan Indonesia masih belum sesuai dengan cita-cita founding fathers. Pembangunan nasional yang berkeadilan sosial masih menjadi mimpi bagi jutaan rakyat Indonesia yang tinggal di pedesaan dan jauh dari gemerlap pembangunan di kota-kota besar.

Kesenjangan pembangunan dirasakan antara perkotaan dan pedesaan sehingga mendorong ribuan warga desa melakukan urbanisasi ke kota demi kehidupan yang lebih layak. Desa-desa yang menjadi ujung tombak pertanian dan peternakan akhirnya hanya ditempati penduduk yang sudah berumur tua, sedangkan para pemudanya memilih mengadu nasib di kota. Wajarlah saat ini banyak komoditas pertanian dan peternakan yang tidak mampu lagi dipenuhi petani dan peternak Indonesia sehingga harus diimpor.

Pembangunan yang tidak berkeadilan sosial juga dirasakan masyarakat di Indonesia bagian tengah dan timur. Sumber daya alam wilayah ini dieksploitasi secara besar-besaran, namun hanya sedikit hasilnya yang dapat dirasakan penduduk lokal. Perindustrian dipusatkan di Pulau Jawa sehingga mendorong rakyat dari luar Jawa untuk berlomba-lomba pindah dan bekerja di Jawa.

Pembangunan yang sangat jauh tertinggal bahkan sangat dirasakan di pulau-pulau kecil Indonesia ataupun daerah-daerah perbatasan yang notabene merupakan halaman depan rumah besar bernama Indonesia.

Ini berbanding terbalik dengan salah satu negara jiran kita, Malaysia. Pemerintah Malaysia justru memoles pulau-pulau ataupun daerah perbatasannya menjadi halaman depan yang menarik sehingga mengundang banyak wisatawan asing singgah ke sana. Sayang, visi ini masih sangat susah dicari dari pemerintah negara kita.

Ketimbang memikirkan pembangunan nasional yang adil bagi segenap rakyat, pemerintah Indonesia justru sibuk dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro segenap rakyat. Kebijakan mobil murah, investasi sumber daya alam Indonesia bagi pemodal asing, peraturan perundang-undangan yang intoleran, dan banyak kebijakan lainnya.

Belum lagi aksi dari oknum-oknum pemerintahan yang justru sibuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya semakin mengembangkan rasa pesimistis rakyat Indonesia kepada pemerintah yang dipilihnya.

Penyakit KKN yang sudah akut dan menyebar dari pusat hingga daerah, dinasti pemerintahan di berbagai daerah, dan aksi kekerasan demi memperjuangkan kursi kepemimpinan seperti yang baru saja terjadi di persidangan Mahkamah Konstitusi seakan menunjukkan ketidaksiapan Indonesia dalam hidup bernegara dan berbangsa.

Menjelang pemilihan umum yang tinggal hitungan bulan, masyarakat diberi kenyataan yang pelik. Memilih tidak menggunakan hak suaranya karena sudah pesimistis akan hadirnya pembangunan yang ideal, ataukah tetap menggunakan hak suaranya, namun kembali harus tertipu dan tidak mendapatkan pembangunan yang sesuai harapannya selama lima tahun ke depan.

Layaknya buah simalakama, kedua pilihan tersebut tidak akan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan roh pembangunan nasional. Apakah rakyat hanya akan menjadi penonton di tengah pertarungan oknum-oknum yang ingin memperebutkan kekayaan Indonesia?

Butuh Negarawan

Sesuai definisi yang disampaikan Saswinadi Sasmojo, pembangunan nasional harus sesuai dengan keinginan suatu masyarakat bangsa. Dalam konteks keindonesiaan, masyarakat yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan dipersatukan oleh satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Satu kebangsaan disumpahkan pada 28 Oktober 1928 di Jakarta.

Salah satu poin Sumpah Pemuda menyatakan, “Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.” Sejak saat itu, ragam bangsa di Nusantara; Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Flores, Ambon, Dayak, Toraja, Bugis, Asmat, dan lainnya, membaur menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia.

Kenyataan satu bangsa ini harus dipahami pemerintah Indonesia sebagai pengawal pembangunan bagi “segenap bangsa Indonesia”. Pemerintahan baik pusat maupun daerah dipilih dan ditentukan oleh rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki peranan penting dalam menentukan siapa saja yang diberi wewenang untuk menjadi pemerintah.

Menjadi waktu yang tepat bagi rakyat karena pemilihan umum akan dilakukan beberapa waktu mendatang. Namun, ada hal-hal yang harus dituntaskan di tengah masyarakat Indonesia sehingga saat pemilihan umum nanti, dapat ditempatkan negarawan-negarawan yang berkeadilan sosial, baik di bangku legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun perangkat-perangkat pemerintah lainnya.

Isu-isu primordial harus dihapuskan dari pemikiran segenap bangsa Indonesia. Dengan semangat kebersamaan dan kebinekaan, setiap rakyat Indonesia harus berpikir untuk membangun seluruh tumpah darah Indonesia, tidak hanya suku, etnis, agama, ataupun golongannya.

Apabila setiap rakyat Indonesia sudah memiliki kesadaran yang sama, rakyat tersebut tentu akan memilih wakil yang tepat untuk ditempatkan di bangku pemerintahan. Rakyat harus memilih negarawan yang berkeadilan sosial, yang siap membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Tidak lepas dari itu, setiap rakyat Indonesia harus diajak merefleksi ke belakang dan melihat jauh ke depan. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah tugas satu-dua hari. Tugas tersebut juga tidak dapat tuntas hanya dengan janji-janji saat kampanye ataupun lembaran uang kertas yang dibagikan menjelang pemilihan.

Tugas pembangunan tersebut harus dilakukan bertahun-tahun dan hanya bisa dilakukan orang-orang yang memiliki track record yang baik; berintegritas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan yang paling utama mencintai Indonesia.

Rakyat Indonesia harus bisa menilai dengan kritis dan tidak mudah dipengaruhi janji dan lembaran uang semata. Nasib pembangunan bagi rakyat Indonesia bukanlah berada di tangan pemerintah, melainkan justru ada di atas tangan rakyat itu sendiri. Kekritisan rakyat adalah jawaban dalam menentukan pemimpin yang tepat, pemimpin yang memiliki karakter negarawan yang berkeadilan sosial.

Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan kekritisan dari rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpin yang akan mengisi pemerintahan, bukanlah impian jika beberapa tahun mendatang kita akan merasakan kebijakan-kebijakan yang adil bagi “segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”.

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah pekerjaan rumah yang mudah. Namun, pemerintah yang adil serta didukung rakyat yang kritis dan menjunjung kebinekaan pasti akan bisa mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan sosial. Semoga!

Veni, Vidi, Vici

Saya datang, saya lihat, saya menang. Bagi kita yang senang membolak-balik buku sejarah dunia tentunya pernah membaca pernyataan ini. Ya, kalimat ini diucapkan oleh Julius Caesar, jenderal dan konsul Romawi pada tahun 47 SM. Julius Caesar menggunakan kalimat ini dalam pesannya kepada senat Romawi untuk menggambarkan kemenangannya atas Pharnaces II dari Pontus dalam pertempuran Zela. Dalam bahasa Latin, kalimat ini kita kenal sebagai Veni, Vidi, Vici. (sumber: id.wikipedia.org, kata kunci: veni, vidi,vici)

Julius Caesar menggambarkan kisah kemenangannya dalam satu kalimat yang pendek. Namun, perjuangan yang harus dilakukan Caesar tentunya tidak semudah menuliskan kalimat singkat ini.  Akal Sang Jenderal dipenuhi ide dan pemikiran bagaimana memenangkan peperangan ketika dia datang dan melihat arena pertempuran. Butuh strategi yang mumpuni, persiapan yang matang, dan prajurit bertekad baja untuk memenangkan sebuah peperangan. Dan pasukan Romawi sangat beruntung memiliki seorang Julius Caesar sebagai pucuk pimpinan mereka. Sang jenderal memiliki karisma dan kemampuan untuk menjalankan itu semua. Pada akhirnya dia dapat menuliskan dengan tegas: Saya datang, saya lihat, saya menang. Sang jenderal telah memenangkan pertarungan dengan mudah.

Dalam konteks kekinian, apabila sosok tersebut hadir di tengah negeri, angan kita tentu akan menari dalam indahnya kemakmuran dan kemajuan Indonesia. Kemiskinan, ketidakadilan, dan korupsi akan bergidik mengenal karakter seperti Sang Jenderal. Namun sayang, orang yang memiliki sifat berani seperti Julius Caesar masih jarang ditemukan di bangsa ini. Sulit rasanya mencari pemimpin yang berani mengatakan kalimat ini -saya datang, saya lihat, saya menang- dan kemudian segera melakukan langkah-langkah kongkrit agar hal tersebut bisa terjadi.

Dari media dan informasi yang ada, kita dapat mengenal dan mengamati pejabat di bangsa kita. Mereka yang memegang posisi-posisi strategis seharusnya menjadi pemimpin kita dalam mengatasi permasalahan yang ada. Namun, dalam realita yang terjadi, pejabat bangsa kita yang sedang berada di tengah sebuah permasalahan, dia datang ke permasalahan tersebut. Bukannya melihat dan menjawab/memenangkan permasalahan, sang pejabat bersikap seakan permasalahan itu tidak ada. Dia tidak melihat adanya permasalahan tersebut.

Tidak jarang juga kita melihat pemimpin yang datang ke sebuah kondisi dan dia melihat adanya sebuah permasalahan. Namun, sang pemimpin tidak berusaha memenangkan permasalahan tersebut. Dia hanya membiarkan dirinya sebatas tahu, tanpa berusaha mengalahkan sang masalah. Akalnya seakan tidak ingin berpikir mencari ide memenangkan pertempuran dan memberikan kebahagiaan bagi rakyat yang menanti di belakangnya.

Kita juga tidak sedikit melihat pemimpin kita yang mengucap dengan lantang saya datang, saya lihat, saya menang, namun dirinya tidak berusaha melakukan tindak nyata untuk membuat kata-katanya terjadi. Dia menyangka ketika dia telah mengatakannya, maka hal yang diucapkannya itu telah terjadi. Pada akhirnya, kemenangan pun akan sulit diraih oleh bangsa ini; kemenangan di segala sektor dan bidang yang sudah letih akan penjajahan kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, dan lainnya, dan lainnya.

Melakukan perubahan tidak segampang meneriakkan perubahan. Dibutuhkan strategi, persiapan dan tekad untuk merealisasikan sebuah impian menjadi kenyataan. Begitu juga dalam membawa kemenangan bagi bangsa ini; menang dari kemiskinan, menang dari ketidakadilan, menang dari korupsi dan lain sebagainya. Bangsa ini rindu akan orang yang memiliki karakter berani seperti Julius Caesar. Mengatakan dengan tegas; Veni, Vidi, Vici –saya datang, saya lihat, saya menang- dan kemudian melakukan tindakan dan langkah kongkrit untuk membuat kemenangan itu nyata; baginya, bagi rakyatnya, bagi bangsa dan negaranya.

Kisah Dokter Yo, Penolong Pasien Miskin di Malang

Beberapa bulan lalu melihat sebuah link di satu jejaring sosial. Ketika membukanya, ternyata link tersebut mengisahkan tentang pengabdian seorang dokter di Malang, Dokter Yo nama beliau. Berprofesi sebagai dokter tidak membuat beliau jauh dari masyarakat menengah ke bawah, melainkan justru membuatnya tersentuh tentang kondisi realita yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Usaha-usaha dilakukannya untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Mulai dari menyekolahkan ratusan anak-anak, pelatihan tarian, perbengkelan, dan hal-hal lainnya. Silakan membuka link ini kawan-kawan untuk mendengar dan melihat kisahnya lebih lanjut.

http://tv.liputan6.com/main/read/3/1048247/0/dokter_yo_penolong_pasien_miskin_di_malang

Beliau berumur 70 tahun ketika liputan ini dilakukan. Jelas, pengabdian sebagai dokter, bidang profesi yang digelutinya dilakukan dengan penuh ketulusan.
Masih adakah dokter-dokter lain yang memiliki pengabdian seperti beliau?
Bagaimana apabila tiba saat ketika beliau harus sampai di ujung jalan pengabdian dan harus kembali menghadap Sang Khalik?Apakah masih ada dokter-dokter lain, ataupun manusia-manusia lain di bidang profesinya masing-masing yang memiliki pengabdian tulus yang sama, yang meneruskan apa yang telah dilakukannya??

Pertanyaan-pertanyaan ini sempat keluar dari benakku pada saat membuka link ini pertama kali.

----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------


Tadi malam secara kebetulan menemukan link ini dan secara iseng membuka link itu lagi. Membaca sebuah komentar, dikirim pada tanggal 15 April 2011 yang menyampaikan sebuah informasi yang membuatku tertegun, sang dokter telah menyelesaikan tugas mulianya dan dipanggil menghadap Penciptanya pada tanggal 31 Maret 2011 lalu.
Kisah pengabdiannya telah berakhir dan meninggalkan kenangan indah bagi orang-orang yang mengenalnya.

Lagi-lagi timbul pertanyaan,
Apakah perjalanan pengabdian itu juga telah mencapai ujung jalan yang buntu, ataukah ada yang akan meneruskan jejak sang dokter?
Masih adakah yang akan melanjutkan langkah beliau, melakukan pengabdian bagi sesamanya melalui bidang profesi yang digelutinya?

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------

Semoga aku yang telah mengetahui jejak perjalanan sang dokter tidak hanya sebatas mengaguminya saja sebagai seorang tokoh yang menginspirasi, tanpa pernah berusaha menjadi seperti beliau. Semoga kelak aku dapat meniru apa yang telah dilakukan beliau.
Semoga juga akan bermunculan Dokter Yo - Dokter Yo muda, yang melakukan sesuatu di bidang profesinya masing-masing.
Semoga apa yang dilakukannya tidak berakhir.
Lagi-lagi semoga, semoga, semoga.
Ya, semoga kisah perjalanan itu masih akan terus dilanjutkan,

Tongkat estafet itu sekarang ada di tangan kita...

Agrowisata, Pertanian -> Perekonomian Rakyat

Durasi baca: 3-4 menit

Selasa tadi mendapatkan kesempatan yang sayang untuk dilewatkan. Seorang alumni GMKI mengajak kami untuk mengunjungi alumni kami yang lebih tua, Bang Mindo Sianipar, sekarang sedang menjabat sebagai anggota DPR untuk ketiga kalinya di Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Sesuai dengan bidangnya, abang ini memiliki rumah pertanian dan beliau melakukan banyak riset dan pengembangan disana. Rumah pertanian ini digunakan sebagai tempat pelatihan pertanian masyarakat dari berbagai provinsi di Indonesia dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Selama berkunjung disana, banyak hal yang bisa kudapatkan terkait pertanian dan peternakan.

Teknologi menarik yang pertama saya lihat di sana adalah tungku pengasapan. Tungku pengasapan ini bertujuan untuk mencegah membusuknya hasil tangkapan ikan. Umumnya nelayan tidak mempunyai lemari pendingin. Dengan adanya tungku ini, hal itu dapat diatasi dan nelayan tidak akan merugi. Selain tungku ini, Bang Mindo juga memberitahukan kami tentang asam cair. Biasanya nelayan membutuhkan 200 kg es batu untuk membekukan ikan hasil tangkapannya. Apabila tidak menggunakan es batu, mereka biasanya menggunakan formalin. Hal ini tentunya merugikan nelayan dan juga tidak baik untuk kesehatan. Dengan asam cair ini, permasalahan itu semua dapat diatasi, cukup dengan menyemprotkan asam ini ke ikan yang hendak diawetkan. Dan hanya dibutuhkan 2 kg saja cairan saja, menggantikan 200kg es batu!!!



Teknologi selanjutnya yang kami dapat adalah mengenai pemanfaatan biogas dan tanah sebagai bahan dasar menjadi gas metana. Untuk pemanfaatan tanah ini, digunakan mikroba unik dimana mikroba ini akan mengeluarkan hasil pembuangan berupa gas metana yang dapat dialirkan ke dapur ataupun alat pembakaran lainnya. Kami juga diperkenalkan tentang pemanfaatan sekam padi sebagai bahan dasar arang cair dimana teknologi sangat ekonomis dan juga mengurangi limbah.



Di tempat ini, Bang Mindo mengkombinasikan ilmu yang dimiliki sarjana pertanian dengan ilmu yang dimiliki sarjana teknik, dalam hal ini beliau berlatar belakang sarjana Teknik Kimia ITB. Seorang staf beliau yang merupakan lulusan IPB mengenalkan kami juga dengan bahan makanan ikan yang sangat kaya akan protein, yakni larva serangga yang memang khusus (saya lupa jenis serangga ini). Kandungan proteinnya 47% sementara makanan ikan pada umumnya 20an %.  Untuk memproduksi larva ini, digunakan satu gedung khusus sebagai tempat pembiakan serangga. Larva ini akan membuat ikan menjadi lebih sehat dan kaya protein.



Banyak hal-hal unik dan sederhana lainnya yang mungkin tidak pernah kita pikirkan dilakukan di rumah pertanian ini. Untuk meningkatkan mutu kesehatan ternak kerbau, Bang Mindo menanamkan mesin penghasil air oksida di dekat kandang kerbau dan mengalirkan airnya ke kandang tersebut. Dengan ini, kerbau itu akan lebih sehat dan lebih besar dari umumnya. Bahkan aku sendiri pun tidak meminum air oksida, kalah dari sang kerbau.



Kandang bebek dibuat di atas kolam lele sehingga kotoran bebek langsung jatuh ke kolam untuk kemudian menjadi makanan dari lele-lele yang dipelihara disana. Dan berbagai ide-ide lainnya seperti fermentasi air, pemanfaatan tumbuhan X (saya lupa namanya) sebagai makanan ikan mas, pembuatan pupuk organik dari kotoran hewan dan lainnya.

Agrowisata ini sungguh merupakan pengalaman berharga yang bisa saya dapatkan. Dari wisata kecil ini saya semakin memahami pentingnya pemanfaatan teknologi untuk pengembangan pertanian dan peternakan. Dan apabila kedua hal ini, teknologi dan pertanian bisa dipadukan, maka dipastikan pertanian dan peternakan di Indonesia bisa lebih berkembang lagi dan tentunya akan meningkatkan perekonomian rakyat. Berkali-kali Bang Mindo mengatakan bahwa rakyat masih buta akan teknologi seperti ini dan beliau siap mengajarkan apa yang dilakukannya di tempat ini kepada siapapun yang berminat. Dengan semakin banyak yang memahami dan mengembangkan pertanian, maka akan semakin maju dan makmur kehidupan rakyat di pedesaan.

Mari kawan, sambil kita nanti bekerja di tempat kerja kita masing-masing, kita juga menyisihkan sepersekian dari pendapatan kita untuk membuat pertanian sendiri. Dengan ini kita akan sangat berperan juga dalam membantu masyarakat.
Dan tentunya sangat nikmat ketika kita makan siang, masakan yang dihidangkan merupakan produk asli dari rumah pertanian kita. Seperti yang kualami di sana. Makan telur, daging, ikan, dan lainnya yang merupakan asli produk lokal. Jadi teringat game Play Station “Harvest Moon”. Mengembangkan pertanian sendiri.

Bagaimana kawan2? Tertarik menjadi seperti Bang Mindo? ^^