Jadi Calon Wakil Rakyat Harus Punya Banyak Duit?

"Sudah siapkan berapa milyar? Paling tidak kamu harus siapkan sekitar 3-4milyar!"

"Kalau hanya punya 100-200juta, sebaiknya jangan maju caleg, sia-sia."

"Untuk jadi caleg DPRD butuh minimal 500juta, bahkan ada yang menyiapkan milyaran rupiah, apalagi kalau maju ke pusat."

"Kami sekarang meminta uang dari caleg, karena toh nanti pasti kami akan dilupakan jika caleg itu terpilih."

Sudah beberapa bulan, saya didukung keluarga, teman, simpatisan, dan relawan melaksanakan kampanye sebagai calon DPD RI dapil Riau. Pernyataan-pernyataan seperti di atas sudah akrab di telinga kami. Maksudnya jelas. Menjadi calon wakil rakyat membutuhkan dana yang banyak. Maka yang bermodal sedikit, sebaiknya mundur saja agar tidak sia-sia. Apakah benar harus demikian?

Setiap mendengar pernyataan di atas, baik dari masyarakat ataupun sesama caleg, saya selalu tertegun. Apakah di masa mudanya dulu, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, atau Leimena juga mengalami hal yang sama? Apakah idealisme pengabdian mereka kemudian harus berhadapan dengan realita, bahwa rakyat ternyata belum tentu membutuhkan pengabdian mereka, melainkan uang mereka?

Pastinya apa yang mereka hadapi tidak sama dengan yang kita hadapi saat ini. Zaman itu, mereka tidak harus menyiapkan dana ratusan juta bahkan milyaran untuk dapat mengabdi. Rakyat memilih mereka dengan hati, bukan karena materi. Yang harus mereka siapkan adalah kapasitas diri untuk mengabdi. Sehingga kemudian, mereka tidak lagi berpikir untuk memperbanyak harta pribadi, melainkan fokus memikirkan keberlangsungan nasib negeri.

Dan sejarah mencatat bukti bahwa mereka fokus mengabdi dan bukan memperkaya diri. Bung Karno di masa tuanya harus meminjam uang untuk menikahkan anaknya. Bung Hatta tidak mampu membeli sepatu bally idamannya. Leimena pun harus meminjam jas dan dasi saat mengikuti perundingan damai dengan perwakilan negara lain.

Mereka tidak harus menghamburkan uang demi dapat mengabdi. Sehingga setelah mendapatkan tanggungjawab, diri mereka berupaya memberikan dedikasi bukannya memikirkan nasib sendiri.

Tentunya hal yang sama pun kita harapkan saat ini. Masyarakat memilih orang yang tepat untuk mewakilkannya, baik sebagai eksekutif ataupun legislatif. Memilih seorang calon bukan karena melihat isi kantongnya, melainkan apa yang ada di benaknya. Mengukur kapasitas calon berdasarkan rekam jejaknya, bukan berdasarkan janji atau duitnya.

Lagipula politik uang dan politik transaksional justru akan menjadi pendidikan politik yang tidak baik bagi rakyat. Selain itu, justru politik uang adalah tindakan yang merendahkan pemilih, karena dalam demokrasi, suara rakyat sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Tidak bisa dibandingkan dengan angka Rp. 100.000, Rp. 200.000, ataupun Rp. 500.000.

Maka saya pun berkomitmen hal yang sama. Menjadi calon bukan karena saya punya dana yang banyak. Bahkan dalam kampanye ini, saya disokong oleh banyak pihak. Mereka bergotongroyong, sehingga saya tetap dapat melangkah hingga hari ini.

Saya menjadi calon karena saya ingin rakyat punya alternatif pilihan. Bahwa ada generasi muda yang bersedia mendedikasikan dirinya untuk pengabdian. Agar rakyat tidak lagi dikecewakan karena salah pilihan. Itulah keinginan saya, dan juga tanggung jawab saya ke depan.

Rakyat adalah raja, dan para calon wakil rakyat adalah pelayannya. Saat ini raja sedang menentukan siapa yang tepat menjadi pelayan raja. Maka pelayan yang baik bukan dipilih karena banyak uangnya, melainkan karena dapat dipercaya dan dapat memberikan pengabdian dan pelayanan yang terbaik.

Kita ingin rakyat memilih berdasarkan hati, bukan materi. Sehingga wakil rakyat yang terpilih nantinya akan selalu mengabdi, bukan memperkaya diri.

Tolak politik uang, untuk Indonesia yang lebih baik.

Teriring doa dan salam hangat,
Sahat Martin Philip Sinurat, S.T, M.T
Calon DPD RI dapil Riau no. urut 43

Mencari Pahlawan Pembangunan Daerah

Oleh: Sahat Martin Philip Sinurat*

Pada pembukaan UUD 1945, tertulis “… kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, …”. Pembangunan nasional tidak boleh pandang bulu dan harus dirasakan “segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”. Rakyat Indonesia adalah fokus utama dari pembangunan. Tugas dari pemerintah adalah untuk melindungi serta melakukan pembangunan bagi segenap bangsa Indonesia.

Dalam melakukan tugasnya, pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, membutuhkan orang-orang yang siap berjuang dan berbuat untuk kepentingan bersama. Mereka bekerja dengan ikhlas, bahkan terkadang mengorbankan kepentingan mereka sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyebut orang-orang yang rela berjuang dan berkorban bagi orang lain sebagai pahlawan. Maka saat ini, di dalam pemerintahan pun kita sangat membutuhkan para pahlawan yang siap mengatur dan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat dan konstitusi.

Bukan Berkedok Pahlawan
Sayangnya, di tengah kebutuhan kita akan pahlawan pembangunan, ada saja orang-orang yang mengaku sebagai pahlawan namun justru membawa kesengsaraan. Mereka berkostum pahlawan padahal sebenarnya merekalah musuh yang harus dilawan. Ada yang mengesankan dirinya sebagai penyelamat, nyatanya justru membawa mudarat. Ada juga yang menunjukkan diri sebagai pembela keadilan, padahal mereka yang justru melakukan kesewenang-wenangan. Tidak jarang mereka juga menjadi perampok yang bertopeng pahlawan.

Mereka berkedok pahlawan, padahal pembangunan yang adil dan merata masih menjadi mimpi bagi jutaan rakyat Indonesia. Mereka berupaya menokohkan diri, padahal korupsi dan nepotisme menjadi aktivitas mereka sehari-hari. Mereka meneriakkan keadilan padahal mereka menutup mata terhadap ketidakadilan dan intoleransi yang terjadi di hadapan mereka. Mereka seakan bersahabat dengan rakyat, padahal sebenarnya berteman dan membantu para koruptor dan pengusaha hitam yang menghisap kesejahteraan rakyat.

Para penjahat bertopeng pahlawan ini menempati berbagai bidang pembangunan. Akibatnya hal-hal baik yang dilakukan pemerintah menjadi kusut karena tingkah laku mereka. Mereka mencari kesempatan di dalam kesempitan. Tidak jarang juga mereka menjadi pahlawan kesiangan.

Pahlawan berkedok ini sibuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya. Mereka menyebarkan virus penyakit KKN sehingga menjangkiti masyarakat. Mereka juga membenarkan berbagai cara; korupsi sekaligus berderma, mendukung padahal merendahkan, menolak sogokan padahal menerima.

Jeli Memilih Pahlawan
Untungnya, tidak semua orang mau menjadi penjahat berkedok pahlawan. Ada lebih banyak rakyat Indonesia yang ingin menjadi pahlawan sejati, pahlawan yang ikhlas berjuang dan berkorban bagi kepentingan bersama. Sebagian di antara mereka sudah dan sedang melakukan tugas kepahlawanannya. Mereka melawan korupsi, menolak ketidakadilan, dan menentang intoleransi. Mereka menyuarakan pentingnya etika, kejujuran, dan ketulusan. Mereka melindungi masyarakat tertindas. Mereka memikirkan nasib dan masa depan bersama, tidak hanya diri mereka sendiri.

Mereka menjadi pahlawan sesungguhnya. Mereka melanjutkan jejak para pejuang yang rela berkorban demi kehormatan dan kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia. Mereka menjadi pahlawan yang dibutuhkan dan dirindukan rakyat. Pemerintahan pun dapat berjalan baik di bawah kepemimpinan para pahlawan pembangunan ini.

Sebagian pahlawan sudah memulai pengabdiannya, namun masih banyak lagi yang masih menanti panggilan tugasnya. Oleh karena itu, rakyat memiliki peranan penting dalam menentukan siapa saja yang diberi wewenang untuk menjadi pemerintah. Menjadi waktu yang tepat bagi rakyat karena pemilihan kepala daerah serentak akan dilakukan beberapa bulan mendatang. Namun ada hal-hal yang harus dituntaskan di tengah masyarakat Indonesia sehingga saat pemilihan kepala daerah nanti, dapat ditempatkan pahlawan-pahlawan pembangunan yang siap membela dan berkorban bagi kepentingan masyarakat dan konstitusi.

Setiap rakyat Indonesia harus mampu menentukan pemimpin dengan tepat. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah tugas satu-dua hari. Tugas tersebut tidak dapat tuntas hanya dengan janji-janji saat kampanye ataupun lembaran uang kertas yang dibagikan menjelang pemilihan. Tugas pembangunan tersebut harus dilakukan bertahun-tahun dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki track record yang baik; berintegritas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan mencintai Indonesia. Rakyat Indonesia harus bisa menilai dengan kritis dan tidak mudah dipengaruhi oleh janji dan lembaran uang semata. Nasib pembangunan bagi rakyat Indonesia bukanlah berada di tangan pemerintah melainkan justru ada di atas tangan rakyat itu sendiri.

Beberapa bulan lagi, beberapa daerah di Indonesia termasuk kota dan kabupaten di Maluku akan melakukan Pilkada serentak 2017. Rakyat membutuhkan pahlawan pembangunan yang siap membawa perubahan bagi masyarakat. Dengan kekritisan dari rakyat dalam menentukan pemimpin yang akan mengisi pemerintahan, bukanlah impian jika beberapa tahun mendatang kita akan merasakan kebijakan-kebijakan yang adil bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah pekerjaan rumah yang mudah. Namun para pahlawan pembangunan akan mampu melakukannya di dalam pemerintah yang adil apabila didukung rakyat yang kritis dan peduli terhadap permasalahan bangsanya.

Opini ini dimuat di Harian Mimbar Rakyat Maluku, Senin, 25 April 2016
* Direktur Eksekutif dan Peneliti di Centre for People Studies and Advocation (CePSA)

Pendidikan Politik Menjelang Pemilu 2014

Tulisan ini dimuat di www.siperubahan.com

Rakyat Indonesia menjadi subjek utama dari pembangunan. Pembangunan nasional tidak boleh pandang bulu dan harus dirasakan “segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”. Sayangnya, pembangunan Indonesia masih belum sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Pemilihan Umum yang telah diadakan tiga kali setelah reformasi 1998 sepertinya masih belum menjawab jeritan masyarakat. 

Banyak kasus korupsi yang justru menjerat para pemimpin daerah dan nasional yang seharusnya menjadi contoh teladan dalam meniadakan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjamur pada masa Orde Baru. Para pemimpin di pemerintahan yang seharusnya memberikan manfaat dan mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan justru memberikan mudarat dan menunjukkan citra yang buruk dan tidak adil.

Virus korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2010 telah merilis data yang menunjukkan bahwa salah satu penyumbang kerugian negara adalah korupsi keuangan daerah yang dilakukan oknum DPRD dan Kepala Daerah. Fakta ini telah menjadi evaluasi kritis bagi masyarakat tentang etika moral yang dimiliki oleh kepala daerah dan oknum-oknum pemerintahan. Ketimbang melakukan sumpah jabatan mereka dengan berintegritas, mereka justru mencuri dari kas negara dan kantong penduduk. Bukannya berusaha melakukan pembangunan yang adil dan merata bagi masyarakat, mereka justru berusaha memperkaya diri dan golongannya. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebaikan, dan integritas telah hilang atau mungkin tidak pernah ada di dalam diri para pemimpin ini.

Rakyat sendiri sebagai subjek demokrasi nyatanya belum siap untuk berdemokrasi. Demokrasi menuntut peran aktif dari masyarakat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin daerah maupun nasional. Namun, kondisi masyarakat, kemiskinan dan rendahnya pendidikan, membuat mereka mudah diperalat dan diarahkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan. Suara masyarakat diarahkan untuk memilih calon yang tidak memiliki kapasitas. Sayangnya, masyarakat tidak mampu mengkritisinya karena faktor perut (kemiskinan) dan rendahnya tingkat pendidikan mereka. Layaknya virus, apabila korupsi ini dibiarkan berlarut-larut, akan menyebabkan penyakit ini semakin sulit untuk disembuhkan, bahkan menyebar ke setiap sendi kehidupan masyarakat.

Kondisi ini juga setali tiga uang dengan para calon pemimpin. Melihat faktor psikologis masyarakat yang terkadang menuntut “apa yang diberikan” saat kampanye, para calon pemimpin ini mengeluarkan uang demi menjawab permintaan para pemilihnya. Mereka berpikir itu adalah cara instan untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Pemilihan kepala daerah maupun legislatif akhirnya diwarnai dengan politik uang yang membodohi masyarakat awam.

Pendidikan Politik

Peran aktif masyarakat sangat besar untuk memilih kepala daerah atau nasional maupun anggota legislatif karena masyarakat menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat harus dicerdaskan sehingga tidak mudah diperalat oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan. Menjelang pemilihan umum yang tinggal hitungan hari, masyarakat diberi pilihan yang pelik. Memilih tidak menggunakan hak suaranya karena sudah pesimis akan hadirnya pembangunan yang ideal, ataukah tetap menggunakan hak suaranya, namun kembali harus tertipu dan tidak mendapatkan pembangunan yang sesuai harapannya selama lima tahun ke depan. Layaknya buah simalakama, kedua pilihan tersebut tidak akan akan memberikan pembangunan yang adil dan merata bagi masyarakat.

Menjawab itu, pendidikan politik harus dilakukan bagi penduduk yang miskin dan tingkat pendidikannya masih rendah. Pendidikan politik menjelang pemilihan umum ini harus diupayakan karena kunci terjadi pembangunan nasional yang dicita-citakan bergantung kepada hasil dari pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Apabila masyarakat belum cerdas untuk memilih, maka orang-orang tidak baik akan lebih mudah masuk ke dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, masyarakat harus paham dan dicerdaskan sehingga dapat memilih pemimpin yang tepat.

Masyarakat yang cerdas dalam politik akan mendukung tumbuhnya kehidupan demokrasi yang diidamkan. Masyarakat yang cerdas dan berintegritas akan memilih pemimpin yang cerdas dan berintegritas. Beberapa pemilihan kepala daerah telah menjadi contoh pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cerdas tanpa terpengaruh dengan politik uang. Kepala daerah yang terpilih dengan sistem yang baik ini pada akhirnya tidak punya utang atau janji kampanye kepada para sponsor dan pengusaha yang memberikan dana kampanye serta tidak perlu korupsi untuk mengganti biaya kampanye. Pemerintah yang lahir dari pemilihan yang ideal ini akan fokus pada pembangunan yang diidam-idamkan segenap rakyat Indonesia.

Lembaga-lembaga masyarakat harus berperan aktif melakukan pembinaan dan pelatihan politik kepada masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Partai politik seharusnya juga melakukan pembinaan politik terhadap para anggotanya dan tidak hanya mengutamakan kepentingan partai saja. Partai politik harus mendidik kader-kader partainya agar memiliki nilai-nilai integritas, keadilan, kejujuran, dan rasa nasionalisme yang kuat sehingga tidak membedakan suku, agama, gender, dan golongan.

Pemerintahan baik pusat maupun daerah dipilih dan ditentukan oleh rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki peranan penting dalam menentukan siapa saja yang diberi wewenang untuk menjadi pemerintah. Menjadi waktu yang tepat bagi rakyat karena pemilihan umum akan dilakukan beberapa waktu mendatang. Apabila rakyat cerdas memilih, maka dapat ditempatkan negarawan yang berkeadilan sosial, yang siap membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Tidak lepas dari itu, setiap rakyat Indonesia harus diajak merefleksi ke belakang dan melihat jauh ke depan. Tugas membangun bangsa bukanlah tugas satu-dua hari. Tugas ini juga tidak dapat tuntas hanya dengan janji-janji saat kampanye ataupun lembaran uang kertas yang dibagikan menjelang pemilihan. Tugas pembangunan tersebut harus dilakukan bertahun-tahun dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang yang baik; berintegritas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat nasionalisme.

Rakyat Indonesia harus bisa menilai dengan kritis dan tidak mudah dipengaruhi oleh janji dan lembaran uang semata. Kekritisan rakyat adalah jawaban dalam menentukan pemimpin yang tepat, pemimpin yang memiliki karakter negarawan yang berkeadilan sosial.